
JAKARTA, 23 April 2025 CN – Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menunjukkan antusiasme dan kesiapan dalam mendukung implementasi program Sekolah Rakyat, inisiasi pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini terungkap dalam pertemuan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Gedung Konvensi Kalibata, Jakarta, pada 22 April 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Akso Balingga, menyampaikan apresiasi atas program yang dinilai sangat relevan dengan kondisi geografis dan kebutuhan pendidikan di wilayahnya. “Tadi kami sudah pertemuan untuk Sekolah Rakyat, membahas verifikasi data, dan kami sudah siapkan sesuai dengan permintaan dari masing-masing kementerian,” ujarnya. “Ini sangat baik, sangat menolong kami khusus untuk di Papua. Sekolah berpola asrama ini sangat baik dan sangat menolong dengan pola kearifan lokal di sana, serta untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di Kabupaten Yahukimo.”
Akso Balingga menggambarkan tantangan geografis Yahukimo yang meliputi wilayah seluas 17.000 km² dengan 51 distrik dan 517 desa atau kampung, serta sekitar 200 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA. “Dengan teritorial yang sangat luas ini, memang kami perlu sekolah yang berkualitas. Sehingga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan semua jajaran kementerian, terutama melalui Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk bisa membantu kami membuka sekolah yang unggul, berkualitas, yang menjadi percontohan di Kabupaten Yahukimo.”
Lebih lanjut, Kadis Pendidikan Yahukimo menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan yang diterima selama pertemuan. “Kami harapkan supaya program ini benar-benar direalisasikan mulai tahun 2025 ini dan 2026 selanjutnya. Pelaksanaan teknis kami tinggal tunggu dari kementerian terkait untuk bagaimana program unggulan ini bisa terlaksana di daerah.”
Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Yahukimo dihadiri oleh Sekretaris Daerah Redison Manurung, Kepala Bappeda Yulianus Layuk, Kepala Dinas Pendidikan Akso Balingga, dan Kepala Dinas PUPR Hulda P Mandosir. Kolaborasi lintas kementerian juga terlihat dengan keterlibatan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Agenda utama pertemuan ini adalah memastikan legalitas lahan, kesiapan sarana dan prasarana, serta berbagai aspek teknis untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Salah satu perwakilan verifikator dari Kemdikdasmen, Ahmad Budidarma, menegaskan dukungan lembaganya terhadap program ini. “Program Sekolah Rakyat ini, Kemdikdasmen mendukung dengan tahap awal menyiapkan data ketersediaan calon guru dan kepala sekolah, melakukan filtering kandidat sesuai persyaratan umum, dan menyerahkan data kandidat ke Kemensos.”
Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, juga menyampaikan respons positif terhadap usulan pembentukan Sekolah Rakyat. “Saya sangat merespon cepat usulan pembentukan sekolah rakyat ini sesuai amanat Bapak Bupati kami, dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat SDM dan memutus rantai kemiskinan di daerah tertinggal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 78 tahun 2014 dan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang didalam Inpres no. 9 tahun 2020,” ujarnya. “saya membawa surat Kepala Daerah terpilih 2025-2030 untuk mengajukan proposal Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Yahukimo. Ucapan terima kasih dari kami di Yahukimo.”
Kolaborasi yang solid antar berbagai lembaga ini dinilai krusial untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan di daerah seperti Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan.
Publisher -Red
Reporter CN Nasional – Derry Albert