WAKATOBI, CN- 4 Oktober 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wakatobi.
Organisasi tersebut menduga sejumlah SPPG melanggar ketentuan kapasitas pelayanan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 244 Tahun 2025.
Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sulawesi Tenggara, La Ali, menjelaskan bahwa aturan tersebut menetapkan kapasitas standar satu unit SPPG maksimal melayani 2.500 porsi makanan per hari.
“Jumlah itu terdiri dari maksimal 2.000 porsi untuk peserta didik dan 500 porsi untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” ujar La Ali saat dikonfirmasi, Minggu.
Menurutnya, kapasitas pelayanan memang dapat ditingkatkan hingga maksimal 3.000 porsi per hari apabila SPPG memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia serta juru masak yang telah mengantongi sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Kendati demikian, JPKP mengklaim menemukan indikasi bahwa sejumlah SPPG di Wakatobi melayani lebih dari 3.000 porsi per hari, bahkan ada yang mendistribusikan hingga mendekati 4.000 porsi setiap harinya.
Aturan pembatasan kapasitas yang ditetapkan BGN dinilai krusial untuk menjaga mutu, kebersihan, dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat, menyesuaikan kapasitas fasilitas dapur dengan tenaga kerja, serta memastikan proses distribusi tepat waktu tanpa mengurangi nilai gizi.
Selain masalah kapasitas, JPKP juga menyoroti ketepatan waktu distribusi. Berdasarkan pemantauan di lapangan, penyaluran makanan pada salah satu SPPG dilaporkan baru diterima oleh penerima manfaat sekitar pukul 13.00 WITA.
“Kondisi ini perlu dievaluasi secara serius karena berkaitan langsung dengan kualitas dan kelayakan konsumsi saat makanan tersebut diterima,” tambahnya.
JPKP turut menyoroti potensi beban kerja berlebih bagi tenaga yang bertugas di dapur MBG akibat tingginya volume produksi harian.
Menanggapi temuan ini, pihak JPKP mendesak instansi pengawas dan pihak terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG di Kabupaten Wakatobi demi menjamin kualitas, keamanan, serta ketepatan waktu pelayanan program.
Kontributor Liputan CN-Ali
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
