ACEH SINGKIL, CNÂ 21 November 2026 – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola dan pengawasan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil. AMPAS mendesak Komisi IV DPRK Aceh Singkil tidak bersikap pasif dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka dengan memanggil Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan beserta 12 Kepala Puskesmas.
Desakan ini mencuat menyusul besarnya alokasi anggaran kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas di daerah tersebut. Pada pos Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) APBN Tahun Anggaran 2026 saja, pagu indikatifnya tercatat mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,62 miliar.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., menilai anggaran sebesar itu tidak sepatutnya dikelola secara tertutup atau hanya dijelaskan sebatas paparan normatif yang sulit diuji publik.
“Ini baru satu pintu, yakni dana BOK Rp11,62 miliar. Masih ada aliran dana besar lainnya, mulai dari kapitasi BPJS Kesehatan, APBD Kabupaten, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK). Jangan sampai pengelolaan anggaran kesehatan terkesan eksklusif di internal dinas, sementara masyarakat yang berhak atas layanan kesehatan justru dibiarkan gelap informasi,” tegas Rahman dalam keterangannya.
Dalam forum RDP terbuka nanti, AMPAS meminta Komisi IV DPRK tidak sekadar menerima paparan lisan, melainkan meminta dokumen pendukung secara rinci pada empat pos pendanaan utama:
– Dana BOK: Pagu anggaran, rincian alokasi per Puskesmas, jenis kegiatan, realisasi belanja, serta bukti surat pertanggungjawaban (SPJ).
– Dana Kapitasi BPJS Kesehatan: Besaran penerimaan bulanan, jumlah peserta terdaftar, serta rincian pembagian jasa pelayanan dan biaya operasional.
– Anggaran APBD Kabupaten: Program, paket pengadaan barang dan jasa, serta tingkat realisasi anggaran kesehatan.
– Dana DAK: Besaran anggaran, peruntukan, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil fisik maupun manfaatnya di lapangan.
Rahman secara khusus menyoroti transparansi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat Puskesmas. Sebagai gambaran simulasi, apabila satu Puskesmas memiliki 10.000 peserta terdaftar dengan asumsi tarif Rp7.000 per peserta, maka penerimaan simulasinya mencapai Rp70 juta per bulan atau Rp840 juta per tahun.
Meski menegaskan angka tersebut merupakan simulasi dan bukan data aktual seluruh Puskesmas di Aceh Singkil, Rahman menilai potensi akumulasi dana dari 12 Puskesmas sangat besar sehingga wajib dibuka secara terang-benderang.
“Pertanyaannya mendasar: apakah pembagian jasa pelayanan sudah sesuai aturan? Apakah hak dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan secara adil dan transparan? Lalu, ke mana saja dana operasional dibelanjakan? Semua ini butuh pembuktian data, bukan sekadar jawaban normatif,” ujarnya.
AMPAS juga menyentil lemahnya gaung pengawasan legislatif atas pengelolaan anggaran miliaran rupiah tersebut. Menurut Rahman, Komisi IV DPRK Aceh Singkil harus hadir menjawab keresahan publik melalui mekanisme pengawasan resmi.
“DPRK jangan diam, jangan hanya menjadi penonton ketika publik mempertanyakan pengelolaan anggaran kesehatan miliaran rupiah. Kalau memang semuanya berjalan sesuai ketentuan, tidak ada alasan untuk takut membuka data di forum RDP,” kata Rahman.
Ia menegaskan bahwa desakan ini bukan bentuk penghakiman atau tuduhan tanpa dasar, melainkan upaya mendorong akuntabilitas uang negara. AMPAS pun meminta agar seluruh pimpinan dari 12 Puskesmas—mulai dari Puskesmas Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Danau Paris, Suro, Singkohor, Kota Baharu, hingga Kuta Tinggi dihadirkan untuk memaparkan realisasi anggaran dan dampak layanannya.
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah terus mengalir setiap tahun, sementara keluhan warga soal mutu layanan, ketersediaan obat, dan kondisi fasilitas kesehatan masih terus berulang,” imbuhnya.
Apabila dalam RDP ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi maupun pengelolaan, AMPAS mendorong Komisi IV merekomendasikan Inspektorat Kabupaten untuk turun melakukan audit menyeluruh.
Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi secara proporsional bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, para Kepala Puskesmas terkait, serta Komisi IV DPRK Aceh Singkil.
Reporter: Mustafa, C.BJ., C.EJ.









