Transparansi Dana Samisade dan Dana Desa Disorot, KANNI Kabupaten Bogor Desak Pemdes Sukakarya Ungkap Data Publik

Bogor CN-— Dugaan penyelewengan anggaran desa kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bogor. Kali ini, tudingan tersebut dialamatkan kepada Kepala Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, yang diduga menyalahgunakan dana bantuan keuangan (Bankeu) dari program “Satu Miliar Satu Desa” (Samisade) sebesar Rp1 miliar.

Dana tersebut diduga tidak dikelola sesuai dengan ketentuan teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan, sebagaimana disampaikan oleh seorang warga yang identitasnya enggan dipublikasikan.

Tak hanya program Samisade, dugaan ketidaksesuaian pengelolaan juga mencuat terhadap penggunaan Dana Desa (DD) secara keseluruhan. Hal ini memperkuat kekhawatiran publik terhadap rendahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Desa Sukakarya dalam beberapa tahun terakhir.

Isu tersebut memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk aktivis pengawasan anggaran. Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor pun segera mengambil langkah tegas.

Ketua KANNI Kabupaten BOGOR , Haidy Arsyad, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Pemerintah Desa Sukakarya. Permintaan informasi itu tidak hanya menyangkut penggunaan dana Samisade, tetapi juga mencakup seluruh dokumen pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022 hingga 2024.

“Kami meminta transparansi penuh atas pengelolaan APBDes, mulai dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), perubahan anggaran, laporan realisasi, hingga laporan pertanggungjawaban,” tegas Haidy, Rabu (30/4/2025).

Ia menjelaskan, langkah tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah desa mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran.

Selain itu, permintaan tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 22 yang mengatur kewajiban badan publik dalam merespons permohonan informasi secara cepat dan tepat.

“Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada respons, kami akan mengajukan surat keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU KIP. Hak atas informasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945,” tambah Haidy.

Ia menekankan, dana publik terutama yang berasal dari program prioritas seperti Samisade maupun alokasi Dana Desa wajib diawasi secara ketat. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan teknis dan RAB adalah sinyal awal dari potensi penyimpangan yang merugikan negara.

Haidy juga mengingatkan bahwa tata kelola keuangan desa diatur secara tegas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi di setiap tahap pengelolaan anggaran.

“Pengelolaan anggaran desa tidak boleh tertutup. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” tuturnya.

KANNI memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, bersih, dan bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sukakarya, termasuk Kepala Desa, belum memberikan klarifikasi atau merespons permohonan keterbukaan informasi yang diajukan KANNI.//Red-Abdul Jabar