TANGERANG, CN 20 November 2026 – Lembaga Bantuan Hukum Gerbong Keadilan Rakyat (LBH BONGKAR) meminta penjelasan terkait munculnya 219 paket pengadaan barang dan jasa dengan total pagu anggaran Rp48,309 miliar pada RSUD Panunggangan Barat, di bawah Dinas Kesehatan Kota Tangerang, pada Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut didasarkan pada data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Berdasarkan penelusuran data tersebut, paket pengadaan pada APBD Murni tercatat tidak ada, sementara pada APBD Perubahan (APBDP) muncul 219 paket dengan jadwal pemilihan yang berada pada rentang Oktober hingga November 2026.
Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., menilai pola perencanaan anggaran yang melonjak pada APBDP dengan jadwal pemilihan menjelang akhir tahun perlu dicermati. Menurut dia, pelaksanaan pengadaan dalam rentang waktu yang singkat menjelang tutup buku tahun anggaran berpotensi memengaruhi kesiapan teknis dan kualitas pekerjaan.
“Perencanaan anggaran sektor kesehatan menyangkut pelayanan dan keselamatan pasien. Ketika banyak paket dijadwalkan pada November, publik perlu mengetahui dasar perencanaannya, apakah murni karena kebutuhan pelayanan mendesak atau ada faktor perencanaan lain,” ujar Irwansyah saat dimintai keterangan, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan data SiRUP RSUD Panunggangan Barat Tahun Anggaran 2026, sebanyak 219 paket APBDP tersebut terbagi ke dalam beberapa metode pemilihan. Pertama, 207 Paket E-Purchasing yang dijadwalkan seluruhnya pada November 2026, meliputi belanja kebutuhan perkantoran hingga peralatan medis seperti Inkubator Infant, Lampu Operasi, Electric Operating Table, UPS, dan Infant Radiant Warmer.
Kedua, 5 Paket Pengadaan Langsung (PL) yang dijadwalkan pada November 2026, terdiri atas Penyempurnaan IPAL senilai Rp287.881.830 (RUP 68751034), Pemeliharaan Instalasi Gas Rp125.263.500 (RUP 68731166), Pemeliharaan Alat Radiodiagnostik Rp125.000.300 (RUP 68730670), Pemrograman Perangkat Lunak Tingkat II Rp37.037.250 (RUP 68736198), serta Konsultansi UKL dan UPL Rp36.618.500 (RUP 68736197).
Ketiga, 7 Paket Metode Dikecualikan yang dijadwalkan pada Oktober 2026, mencakup belanja rutin seperti listrik Rp90 juta, internet atau TV berlangganan Rp75 juta, air Rp16,5 juta, telepon Rp4,5 juta, dan BBM atau pelumas Rp9 juta, serta Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik senilai Rp80.408.393 (RUP 68731003) dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Barang Rp5.250.000 (RUP 68736230).
Irwansyah menyatakan, penerapan metode pemilihan tersebut perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku, termasuk dasar penggunaan metode dikecualikan pada jasa pemasangan instalasi dan pemeliharaan kendaraan, pemecahan paket e-purchasing, serta nilai paket pengadaan langsung.
“Jika proses kontrak, pengiriman alat kesehatan, pemasangan, uji fungsi, hingga serah terima dilakukan dalam waktu yang mepet di akhir tahun, risiko kendala teknis atau ketidaksiapan sarana pendukung seperti daya listrik dan tenaga operator perlu diantisipasi agar peralatan tidak terkendala saat akan digunakan,” katanya.
Selain aspek kesiapan operasional, keterlambatan proses pengadaan menjelang akhir tahun anggaran juga kerap dikaitkan dengan potensi serapan anggaran yang belum optimal atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak RSUD Panunggangan Barat, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau sanggahan guna dimuat secara berimbang pada pemberitaan selanjutnya.
Publisher -Red









