SAROLANGUN, CN – Proses penyitaan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sarolangun dipersoalkan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun dengan Nomor Perkara: 5/Pid.Pra/2026/PN Srl. Dalam penyampaian kesimpulan pada Jumat (20/11/2026), pihak pemohon menilai prosedur penyitaan yang dijalankan penyidik tidak sesuai ketentuan hukum acara.
Kuasa hukum pemohon, M. Amin, S.H., menyampaikan bahwa kesimpulan disusun berdasarkan fakta persidangan, keterangan para pihak, serta pendapat ahli. Dalam pemaparannya, pihak pemohon menyoroti penerbitan Berita Acara (BA) penyitaan yang dinilai terbit berulang kali, yakni pada 23 Mei 2026, 24 Mei 2026, dan 10 November 2026.
Menurut pihak pemohon, dokumen tersebut dijadikan dasar pengajuan penetapan kepada Ketua PN Sarolangun. Namun, produk hukum yang terbit dinilai bukan izin penyitaan, melainkan penetapan penerimaan penyitaan.
Selain itu, pemohon juga menyoroti ketidaksesuaian garis waktu antara pengajuan permohonan pada 9 November 2026 dan terbitnya penetapan pengadilan pada 12 November 2026. Berdasarkan rangkaian tersebut, pemohon menilai langkah penyidik menyimpang dari prosedur dan meminta hakim tunggal mengabulkan permohonan praperadilan.
M. Amin juga menguraikan bahwa tindakan penggeledahan dan pengamanan barang bukti telah berlangsung sejak 22 Mei 2026. Sementara itu, di persidangan, Ahli Hukum Pidana Universitas Adiwangsa Jambi, Dr. Rahman, berpendapat bahwa barang bukti yang disita dinilai tidak berkaitan dengan tindak pidana. Ahli juga disebut menyatakan bahwa penetapan penerimaan penyitaan tertanggal 12 November 2026 tidak serta-merta menghapuskan hak pemohon.
“Menurut penilaian kami sebagai kuasa hukum pemohon, rangkaian ini menunjukkan adanya cacat prosedural dan pengabaian terhadap aturan hukum yang berlaku,” ujar M. Amin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (20/11/2026).
Pihak pemohon, Neli Sakura, melalui kuasa hukumnya berharap hakim tunggal PN Sarolangun memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata formalitas administrasi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Satresnarkoba Polres Sarolangun maupun pihak termohon lainnya belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi atas dalil dan kesimpulan yang disampaikan pemohon. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait guna memenuhi hak jawab dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Reporter: Darmawan









