PALU, SULAWESI TENGAH, CN 21 November 2026 – Pengajuan memori Peninjauan Kembali (PK) oleh tim kuasa hukum mantan Bupati Morowali Utara periode 2020–2021, Moh. Askar Abd. Samad, S.E., pada 21 Agustus 2026 membuka kembali perdebatan tajam mengenai ketepatan pembuktian, dasar perhitungan kerugian negara, serta konsistensi putusan dalam perkara tindak pidana korupsi daerah.
Permohonan PK tersebut diajukan oleh tim dari Garda Keadilan Law Firm (GK Law Firm) yang terdiri atas Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H. selaku managing partner, bersama Dr. Abdullah, S.H., M.H., Rebecca Patarida Narianta, S.H., dan Lukman, S.H., M.H., guna menguji putusan kasasi Nomor 964 K/Pid.Sus/2026 yang sebelumnya menjatuhkan pidana penjara dua tahun empat bulan, denda Rp25 juta, serta uang pengganti Rp450 juta.
Dalam memori PK yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, tim kuasa hukum mengkritisi dugaan kekhilafan hakim, pertentangan pertimbangan antarputusan, serta fakta yang diklaim terungkap pada berkas perkara terpisah (splitting). Seluruh dalil dalam rilis ini merupakan argumentasi hukum pihak pemohon yang sedang menanti pengujian majelis hakim agung, dan belum memuat keterangan resmi balasan dari pihak termohon atau kejaksaan maupun instansi terkait saat rilis ini disusun.
Salah satu titik paling krusial yang disorot dalam memori PK adalah keaslian bukti transaksi yang menjadi pijakan perkara, khususnya yang dikaitkan dengan persidangan berkas terpisah (splitting) yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain perkara mantan Bendahara Pengeluaran Asri Taufik dan mantan Kepala Bagian Umum Rijal Thaib Seti.
Berdasarkan uraian memori PK, bendahara pengeluaran disebut mengakui di bawah sumpah bahwa tanda tangan dan paraf bupati pada sejumlah kuitansi pencairan maupun surat pertanggungjawaban (SPJ) dipalsukan sendiri secara sepihak demi menutup defisit kas internal di tengah refocusing anggaran pandemi Covid-19. Pemohon juga mengemukakan keterangan staf teknis yang disebut tidak menerima dana sebagaimana tercatat pada kuitansi karena tanda tangan mereka diduga turut dipalsukan.
Pada pos biaya pemeriksaan kesehatan (medical check-up), memori PK menggarisbawahi dalil keterangan dokter pemeriksa yang disebut tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun menerima dana dari anggaran daerah sebagaimana tertera pada kuitansi, sementara pemohon mengeklaim menanggung biaya pengobatan secara pribadi serta membantah pernah menikmati uang kas daerah yang dipersoalkan.
Bila dalil-dalil tersebut benar teruji di hadapan majelis hakim PK, hal itu mengundang pertanyaan mendasar mengenai ketelitian verifikasi alat bukti pada tingkat peradilan sebelumnya: sejauh mana keaslian dokumen dan aliran dana riil benar-benar dipilah sebelum menjatuhkan beban pidana dan uang pengganti?
Kritik tajam lain dalam memori PK menyasar landasan perhitungan kerugian keuangan negara dan batas antara kesalahan administrasi dengan perbuatan pidana. Kuasa hukum pemohon mendalilkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini bersandar pada laporan aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat), padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI disebut menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada periode bersangkutan.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan dan hukum pidana, memori PK menekankan bahwa ketidaktertiban kas atau pelanggaran prosedur administrasi oleh aparatur semestinya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), bukan serta-merta ditarik ke ranah pidana tanpa membuktikan pertanggungjawaban pidana perseorangan serta kesamaan niat atau perbuatan bersama (medeplegen).
Persoalan ini menyentuh isu sistemik yang kerap berulang di daerah: ketika audit internal, opini BPK, mekanisme TGR, dan pembuktian mens rea berjalan saling bersinggungan, inkonsistensi standar penilaian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparatur maupun pimpinan daerah.
Memori PK juga menyoroti dugaan pertentangan pertimbangan antara putusan pemohon dan putusan terpidana lain mengenai status kuitansi serta pembebanan kerugian, sekaligus menyinggung dugaan kekeliruan pencantuman identitas pihak dalam surat tuntutan perkara terpisah yang dinilai mengandung cacat prosedural, sebelum pemohon memohonkan pembebasan dalam petitumnya.
Pada akhirnya, memori PK ini menjadi ujian bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa secara jernih apakah putusan kasasi sudah berdiri di atas fakta hukum yang utuh dan selaras antarberkas, atau justru menyisakan celah kekhilafan yang wajib dikoreksi demi keadilan substantif.
Maklumat Hak Jawab dan Hak Koreksi Seluas-Luasnya: Pemberitaan ini disusun berdasarkan materi memori Peninjauan Kembali (PK) pihak pemohon sebagai bagian dari penyampaian informasi kepentingan publik atas proses hukum yang berjalan di Mahkamah Agung. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah, serta membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya secara proporsional kepada pihak kejaksaan atau jaksa penuntut umum, instansi pemerintah atau pengawas terkait, maupun seluruh pihak yang nama atau perkaranya disebut dalam rilis ini. Setiap tanggapan, klarifikasi, bantahan, atau koreksi resmi dapat disampaikan kepada redaksi untuk dimuat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Reporter CN -Nakir









