MERANGIN CN – Genderang kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak periode 2026–2034 di Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, kian memanas. Tiga calon kepala desa (cakades) yang berebut kursi kepemimpinan delapan tahun mendatang itu kini gencar melakukan manuver dan penggalangan dukungan di tengah warga.
Namun, di balik riuhnya persaingan, muncul aroma tak sedap yang mengancam integritas demokrasi desa. Seorang warga Desa Jelatang berinisial BIN mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik politik uang (money politics) yang diduga akan dimainkan oleh salah satu dari tiga kontestan demi memuluskan jalan menuju kemenangan.
”Salah satu dari tiga calon kepala desa di Jelatang terindikasi akan melakukan praktik money politics untuk meraih kemenangan,” tegas BIN kepada awak media.
Dugaan praktik haram tersebut memicu keresahan sekaligus desakan keras dari masyarakat. Warga menilai politik uang adalah ancaman nyata yang membajak kedaulatan rakyat dan merusak tatanan pemerintahan desa sejak awal. Masyarakat menuntut panitia pemilihan, aparat pengawas, serta pihak berwenang turun tangan langsung memperketat pengawasan sebelum pesta demokrasi desa ini tercederai.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur tata kelola pemerintahan desa serta menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. (Catatan: Regulasi nasional UU Desa lebih menitikberatkan pengaturan sanksi administratif/sengketa hasil dan pendelegasian teknis Pilkades kepada peraturan daerah, sehingga aspek larangan dan sanksi politik uang dalam Pilkades umumnya dipertegas melalui regulasi turunan daerah).
Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan UU Desa (termasuk ketentuan teknis penyelenggaraan Pilkades dan penyesuaian aturan masa jabatan/penyelenggaraan desa): Menjadi acuan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa di daerah.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin & Peraturan Bupati (Perbup) Merangin tentang Pemilihan Kepala Desa: Mengatur secara teknis tahapan Pilkades, tugas dan wewenang Panitia Pemilihan/BPD, larangan kampanye/praktik yang mencederai pemilihan, serta mekanisme penyelesaian keberatan atau pelanggaran di tingkat kabupaten/kecamatan.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers & Kode Etik Jurnalistik (KEJ): Menjadi rujukan bagi wartawan dan redaksi untuk menyajikan informasi secara akurat, berimbang, tidak menghakimi sebelum terbuktinya putusan hukum, serta menguji informasi secara proporsional.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan meminta klarifikasi kepada panitia Pilkades Jelatang, para calon kepala desa, serta instansi terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi dan uji fakta sesuai kode etik jurnalistik.
Reporter (DARMAWAN).









