KENDAL, CN 22 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Kendal mencatat sebanyak 351 jabatan perangkat desa dan 19 jabatan kepala desa mengalami kekosongan. Untuk menata mekanisme pengisian jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) tengah menyiapkan regulasi baru terkait pemilihan kepala desa (Pilkades) dan pengisian perangkat desa.
Kepala Dispermasdes Kendal, Alfebian Yulando, mengatakan penyusunan aturan tersebut dilakukan bersama Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Kabupaten Kendal. Menurut dia, kedua pihak telah melakukan studi komparatif ke Kabupaten Klaten sebagai rujukan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.
“Hasil studi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan,” ujar Alfebian saat ditemui wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Alfebian menjelaskan, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui public hearing maupun surat resmi kepada pemerintah daerah turut masuk dalam materi pembahasan bersama Pansus 4 DPRD Kendal.
“Kami berharap seluruh keinginan dan harapan masyarakat, baik terkait pengisian perangkat desa maupun pemilihan kepala desa, bisa diakomodasi dengan baik. Jangan sampai nantinya ada pihak yang merasa kurang mendapatkan keadilan. Karena itu, semuanya sedang kami godok bersama Pansus 4,” katanya.
Berdasarkan data Dispermasdes Kendal, terdapat 351 posisi perangkat desa yang kosong di sejumlah wilayah dan dipantau melalui sistem daring. Sementara itu, dari 19 jabatan kepala desa yang kosong, sebanyak 14 desa telah diisi penjabat (Pj) dari unsur aparatur sipil negara (ASN) kecamatan karena kepala desa sebelumnya meninggal dunia atau berhalangan tetap.
Adapun lima jabatan kepala desa lainnya mengalami kekosongan pada 2026. Terhadap lima desa tersebut, Pemkab Kendal dan Pansus 4 masih mengkaji dua opsi skema pengisian, yakni menggelar Pilkades pada 2027 atau menggabungkannya dengan agenda Pilkades serentak pada 2028.
“Pertimbangan efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan menjadi dasar dalam menentukan pilihan tersebut. Jika dilaksanakan terpisah, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran tersendiri untuk lima desa. Namun, jika digabung, pelaksanaannya diharapkan lebih efektif dari sisi pembiayaan maupun penyelenggaraan,” jelas Alfebian.
Dispermasdes memproyeksikan sosialisasi tahapan Pilkades dimulai pada Oktober 2027, dengan pelaksanaan pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 2028. Penyusunan regulasi ini diharapkan menjadi landasan pelaksanaan pengisian perangkat desa dan Pilkades sesuai ketentuan perundang-undangan sekaligus menjaga kelancaran pelayanan pemerintahan desa.
Zen









