Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Pendidikan, Sekolah Rakyat Siap Diperluas ke
cybernasonal
2 min read
Jakarta, CN-II Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memuji dukungan aktif pemerintah daerah dalam merealisasikan program strategis ini.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat meninjau langsung pelaksanaan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).
“Alhamdulillah, saya melihat ada semangat dari daerah untuk mengikuti informasi dan menindaklanjuti seluruh syarat yang diperlukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).
Selama lima hari pelaksanaan desk—terbagi dalam dua tahap, 16–17 April dan 21–23 April 2025—sebanyak 282 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi. Selain itu, tiga perguruan tinggi negeri yakni UIN Sumatera Utara, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Brawijaya juga ikut mendukung konsultasi teknis program ini.
Desk Sekolah Rakyat menjadi wadah strategis bagi sinergi antara pusat dan daerah. Dalam forum tersebut, berbagai aspek teknis dibahas, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, rekrutmen guru dan siswa, hingga penyediaan sarana prasarana pendukung.
“Hasil desk ini akan kami bawa ke rapat koordinasi berikutnya untuk menentukan daerah-daerah prioritas dan titik-titik yang siap membuka kegiatan belajar-mengajar dalam waktu dekat,” jelas Gus Ipul.
Pemerintah juga telah mengantongi daftar lebih dari 500 calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi, berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tahun depan, kapasitas rombongan belajar (rombel) pun direncanakan akan ditambah secara signifikan.
Sebanyak 200 titik awal ditargetkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat lengkap dengan fasilitas pendukung seperti asrama siswa, tempat tinggal guru, dan sarana olahraga. Masing-masing titik dirancang untuk dapat menampung hingga 1.000 siswa.
Dalam pengembangannya, pemerintah daerah menunjukkan fleksibilitas dan keseriusan, salah satunya dengan menyetujui penambahan luas lahan minimal dari 5 hektare menjadi 7 hektare guna mengakomodasi seluruh fasilitas penunjang.
“Ini menunjukkan bahwa pemda benar-benar siap beradaptasi dan memberikan dukungan penuh,” tambah Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.
“Saya optimistis, melalui sinergi yang solid, Sekolah Rakyat akan menjawab tantangan besar ketimpangan pendidikan di negeri ini,” tutup Gus Ipul.
Reporter CN – Derry Albert
