Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat Inisiasi Presiden Prabowo

NTT CN- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang digagas oleh Presiden Prabowo dan akan diluncurkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Dukungan ini ditegaskan dalam kegiatan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dihadiri oleh Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait, termasuk Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada Selasa 22 April 2025

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Agas Andreas menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan seluas 4,9 hektar yang diperuntukkan bagi jenjang SMP dan SMA Sekolah Rakyat. Beliau menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin. Konsep pendidikan berbasis asrama (boarding school) yang diusung Sekolah Rakyat juga dinilai akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menjamin asupan gizi siswa.

Proses pembahasan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini melibatkan verifikasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Agama turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 16 hingga 23 April 2025, di Gedung Konvensi Kalibata. Menteri Sosial juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini. Agenda utama verifikasi meliputi kepastian legalitas lahan, kesiapan sarana dan prasarana, serta berbagai aspek teknis untuk memulai operasional Sekolah Rakyat.

Salah satu verifikator dari Kemdikdasmen, Budidarma, menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Target awal program ini adalah jenjang SMA, dengan rencana perluasan ke jenjang SD dan SMP di masa mendatang. Kemdikdasmen sendiri aktif mendukung program ini dengan melakukan persiapan awal berupa pendataan ketersediaan calon guru dan kepala sekolah, melakukan proses penyaringan kandidat sesuai persyaratan umum, dan menyerahkan data kandidat yang memenuhi kriteria kepada Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam kesempatan menyampaikan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat akan didanai oleh negara. “Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi,” ujarnya. Untuk tahap awal pembukaan di tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada. Sementara itu, pembangunan gedung baru direncanakan selesai sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di tahun berikutnya.

Terkait kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kemdikdasmen. Ia menyebutkan empat skema rekrutmen yang disiapkan, yaitu dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan PPPK paruh waktu. “Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG),” imbuhnya.

Sekolah Rakyat secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan peringkat terbawah yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang berada di desil 1 dan desil 2, mereka yang paling bawah itu (miskin),” pungkas Gus Ipul.

Publisher -Red 

Reporter CN Nasional – Derry Albert