BANDUNG, 27 Desember 2025- – Organisasi relawan RAMBO (Relawan Rakyat Membela Prabowo) mengeluarkan pernyataan keras terkait temuan anggaran perjalanan dinas luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp21,2 miliar pada Tahun Anggaran 2023.
Ketua/Perwakilan RAMBO, Ali Sopyan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera turun tangan memeriksa Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Jabar. RAMBO menilai, realisasi anggaran sebesar Rp17,4 miliar (82,39%) tersebut sarat dengan kejanggalan dan indikasi penghamburan uang negara.
Berdasarkan analisis dokumen CaLK (Audited) poin 5.1.02.04.02, RAMBO menyoroti tiga poin krusial yang dianggap sebagai “lampu merah” dalam tata kelola keuangan daerah:
– Revisi Anggaran yang Mencurigakan: Terjadi empat kali perubahan alokasi anggaran dalam setahun untuk program English for Ulama (EFU). “Perubahan yang bolak-balik ini menunjukkan perencanaan yang amatir atau bahkan indikasi upaya manipulasi agar anggaran bisa terserap tanpa urgensi yang jelas,” tegas Ali Sopyan.
– Biaya Operasional Selangit: RAMBO mempertanyakan standar biaya visa yang mencapai Rp5.000.000 per orang dan tiket pesawat sebesar Rp40.000.000 per orang untuk tujuan Amerika Tengah. Angka ini dinilai jauh melampaui harga pasar dan melukai rasa keadilan masyarakat.
– Efektivitas Program Dipertanyakan: Di tengah tantangan ekonomi di Jawa Barat, keberangkatan puluhan orang ke Amerika Serikat dan Amerika Tengah dengan beban APBD miliaran rupiah dianggap sebagai langkah yang “mubazir” dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil.
Ali Sopyan menyatakan bahwa RAMBO akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan secara hukum. Mekanisme pencairan melalui Nota Pencairan Dana (NPD) dan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Biro Kesra harus diaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada aliran dana yang masuk ke kantong pribadi oknum pejabat.
“Kami di RAMBO berdiri bersama rakyat dan garis perjuangan Pak Prabowo untuk memberantas kebocoran anggaran. Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat Jawa Barat habis hanya untuk membiayai mobilitas pejabat yang tidak produktif ke luar negeri,” tambah Ali.
Rilis ini merupakan peringatan bagi Pemprov Jabar bahwa publik, khususnya relawan RAMBO, kini mengawasi setiap rupiah yang keluar dari kas daerah. Transparansi bukan sekadar laporan di atas kertas, melainkan bukti nyata manfaat bagi masyarakat luas.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
