BENGKULU – Sebuah pemandangan kontras tersaji di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, khususnya di Bidang Bina Marga. Gedung yang dari luar tampak megah, ternyata menyimpan kondisi memprihatinkan di bagian dalamnya. Berdasarkan pantauan lapangan Tim Media Cyber Nasional pada Selasa (13/1/2026), fasilitas kantor tersebut dinilai jauh dari standar kelayakan ruang kerja aparatur negara.
Memasuki area Bidang Bina Marga, tim disuguhkan pemandangan yang mengejutkan. Plafon terlihat rusak parah tanpa ada upaya perbaikan, tumpukan barang yang tidak tertata, serta suasana ruangan yang kotor dan amburadul. Alih-alih mencerminkan citra kedinasan yang membidangi pembangunan infrastruktur, kondisi kantor ini justru lebih menyerupai gudang tua yang terbengkalai.
“Ini adalah sebuah ironi besar. Dinas PUPR adalah garda terdepan dalam pembangunan jalan, gedung, dan irigasi di Provinsi Bengkulu. Namun, melihat kondisi internalnya yang hancur lebur, muncul pertanyaan besar: Bagaimana mereka bisa mengelola proyek infrastruktur daerah dengan benar jika mengurus atap kantor sendiri saja tidak mampu?” tegas perwakilan tim Media Cyber Nasional dalam kunjungannya.
Kondisi ini memicu kritik tajam terkait pengelolaan anggaran internal. Redaksi mempertanyakan alokasi Dana Rutin maupun Dana Swakelola yang seharusnya melekat pada instansi tersebut untuk pemeliharaan fasilitas kerja.
Sangat sulit membayangkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Bina Marga dapat bekerja secara maksimal, nyaman, dan presisi di tengah lingkungan yang kumuh dan tidak terawat. Ketidakhadiran Kepala Bidang maupun Kepala Dinas saat upaya konfirmasi dilakukan menambah daftar panjang rapor merah manajemen birokrasi di instansi tersebut.
Atas temuan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Gubernur, diminta untuk tidak menutup mata. Perlu dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) secara menyeluruh ke Dinas PUPR.
“Gubernur harus bergerak cepat. Lihat, amati, dan rasakan sendiri bagaimana ‘wajah’ pembangunan kita di dalam kantor ini. Jika bidang Bina Marga saja sudah amburadul, kami khawatir kondisi serupa atau bahkan lebih parah terjadi di bidang-bidang lainnya,” tambah pernyataan tersebut.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dituntut memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait pembiaran fasilitas negara ini. Publik menunggu langkah nyata: Apakah PUPR hanya pandai membangun citra di luar, sementara di dalam ‘rumah’ sendiri dibiarkan hancur lebur?
Publisher -Red
Reporter CN -Riski
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.











