SINGKIL, ACEH- 8 Februari 2026 – Sebuah gelombang protes besar dipastikan akan memecah kesunyian di Kabupaten Aceh Singkil pada Senin besok. Aliansi masyarakat, kelompok tani, dan mahasiswa dijadwalkan turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang selama ini tersumbat di lorong-lorong birokrasi daerah. Fokus utamanya satu: menuntut keadilan atas hak plasma 20 persen yang hingga kini masih menjadi fatamorgana bagi warga.
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya jurang yang dalam antara regulasi pusat dengan realita di daerah. Di tengah semangat Presiden Prabowo Subianto memperkuat reforma agraria, masyarakat Aceh Singkil, khususnya di wilayah Danau Paris, merasa ditinggalkan. Janji-janji pemerintah daerah terkait hak plasma bukan lagi sekadar harapan, melainkan telah menjadi luka kolektif akibat pengabaian yang berlarut-larut.
Aksi unjuk rasa yang akan menyasar Kantor Bupati hingga gedung wakil rakyat ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dinilai bersikap pasif, seolah menutup mata dan telinga terhadap jeritan petani yang lahannya terkepung oleh konsesi perusahaan besar.
Situasi ini menjadi ironis ketika undang-undang secara tegas mengamanatkan kewajiban plasma bagi kesejahteraan rakyat lokal, namun di Aceh Singkil, aturan tersebut diduga hanya berakhir sebagai pajangan di atas kertas. Gerakan besok bukan hanya soal demonstrasi, melainkan sebuah sinyal darurat yang ditujukan langsung kepada Istana Negara di Jakarta bahwa ada penyumbatan distribusi keadilan di tingkat daerah.
Sorotan tajam dalam aksi besok juga akan mengarah pada institusi-institusi penegak hukum dan pertanahan. Munculnya mosi tidak percaya terhadap kinerja BPN, Kehutanan, hingga lembaga peradilan di Aceh Singkil menjadi dasar kuat bagi massa untuk meminta intervensi pusat.
Ada dugaan kuat bahwa praktik “permainan” hukum dan administrasi pertanahan telah membuat posisi tawar rakyat kecil semakin terjepit. Oknum-oknum di berbagai tingkatan birokrasi, dari desa hingga kabupaten, ditengarai lebih memilih berpihak pada kepentingan korporasi demi keuntungan pribadi, sebuah tindakan yang oleh massa aksi disebut sebagai pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kesejahteraan anak cucu di masa depan.
Melalui rute aksi yang akan menyisir Kantor Bupati, DPRK, hingga instansi kepolisian dan kejaksaan, masyarakat ingin memastikan bahwa suara mereka tidak lagi “jalan di tempat”. Laporan aksi ini direncanakan akan diteruskan secara resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi atas kinerja pejabat daerah yang dinilai gagal menjalankan amanah kepemimpinan.
Semangat Martabe membangun kampung halaman bersama menjadi napas gerakan ini. Masyarakat berharap, melalui media yang jujur dan amanah, kabar dari ujung Aceh ini mampu memicu audit besar-besaran oleh Satgas Mafia Tanah dan kementerian terkait terhadap carut-marut pengelolaan lahan di Aceh Singkil.
Senin besok akan menjadi pembuktian, apakah suara rakyat masih memiliki ruang di hati para pembuat kebijakan, ataukah jeritan itu akan tetap menguap di balik tembok kokoh gedung-gedung pemerintahan.
Publisher -Red
Reporter CN -Masriani
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
