BEKASI – Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Desa Pantai Mekar, Jumat (13/2). Langkah ini diambil menyusul dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dinilai telah mengabaikan hak ratusan warga kategori duafa selama lebih dari lima tahun.
Berdasarkan data yang dihimpun Formades PM, terdapat 276 warga kategori duafa yang diduga belum menerima hak konstitusional mereka. Dari total 284 penerima manfaat yang sah, dilaporkan baru 8 orang yang menerima pencairan setelah adanya desakan massa, sementara sisanya masih belum mendapatkan kejelasan.
“Krisis anggaran ini mencerminkan kegagalan birokrasi di tingkat desa. Hak warga diduga telah tertahan sejak tahun 2020 hingga awal 2026,” tulis pernyataan resmi Formades PM.
Skandal ini mencuat setelah dilakukan audit mandiri dan verifikasi data sampling oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasilnya ditemukan bahwa alokasi dana sebesar Rp32 juta hanya tersalurkan kepada 8 orang penerima. Kondisi ini memicu indikasi kuat adanya ketimpangan prioritas anggaran, di mana kepentingan administratif atau seremonial diduga lebih diutamakan daripada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat kecil.
Situasi ini menjadi kian mendesak mengingat beban ekonomi warga yang meningkat tajam menjelang bulan suci Ramadan.
Dalam rilisnya, Formades PM menegaskan bahwa data yang mereka miliki adalah bukti nyata adanya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Mereka menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang:
– Audit Investigatif: Mendesak instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap alokasi Dana Desa Pantai Mekar sejak tahun 2020.
– Transparansi Publik: Meminta pemerintah desa membuka dokumen alokasi anggaran secara transparan kepada masyarakat.
– Pencairan Segera: Menuntut pelunasan kekurangan BLT bagi 276 warga duafa sebelum hari raya Idul Fitri.
– Sanksi Tegas: Meminta pencopotan jabatan terhadap oknum perangkat desa yang terbukti terlibat (termasuk Kades Dahlan) dan memproses hukum secara adil.
“Jangan biarkan rakyat memasuki bulan Ramadan dengan tangan hampa, sementara anggaran desa diduga menguap di tangan segelintir oknum,” tegas perwakilan Formades PM.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
