JAKARTA – 23 Maret 2026– Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan langkah drastis dalam pembersihan birokrasi. Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Menpan-RB kini menerapkan prosedur percepatan pemberhentian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi dan pelanggaran asusila berat.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah APBN yang digunakan untuk menggaji ASN hanya diberikan kepada aparatur yang berintegritas dan memiliki moralitas tinggi.
Dalam laporan evaluasi terbaru, kementerian mencatat angka penindakan yang signifikan sebagai bagian dari upaya disiplin nasional:
Total Pemecatan (PTDH): Sebanyak 480 ASN telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pelanggaran Asusila: Terdapat 125 kasus pelanggaran asusila (termasuk perselingkuhan yang terbukti secara hukum dan pelecehan) yang diproses. Dari jumlah tersebut, 85 ASN langsung diberhentikan, sementara sisanya menerima sanksi disiplin berat berupa penurunan jabatan.
Pelanggaran Disiplin Lainnya: Tercatat sekitar 1.500 ASN mendapatkan teguran keras hingga penundaan kenaikan pangkat akibat ketidakhadiran kerja secara akumulatif melebihi 28 hari kerja dalam setahun.
Menpan-RB menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, proses pemecatan kini tidak lagi berbelit-belit. Berikut adalah poin utama aturan yang ditekankan:
– Eksekusi Langsung: Begitu pengadilan memutuskan ASN bersalah dalam kasus korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib menerbitkan SK Pemberhentian dalam waktu maksimal 14 hari kerja.
– Sanksi Tanpa Uang Pensiun: ASN yang dipecat karena korupsi atau kejahatan jabatan dipastikan tidak akan mendapatkan hak pensiun, meskipun telah mengabdi puluhan tahun.
– Pelanggaran Moral: Menpan-RB menyatakan bahwa “Asusila adalah pelanggaran etika berat”. ASN yang terlibat dalam video asusila atau perzinaan yang meresahkan masyarakat akan langsung diproses tanpa menunggu aduan, jika bukti-bukti sudah terpenuhi secara hukum.
Pemerintah juga meluncurkan sistem pengawasan digital yang terintegrasi antara BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kejaksaan untuk memantau status hukum setiap ASN secara otomatis. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi oknum ASN yang sudah divonis bersalah namun masih menerima gaji karena keterlambatan administrasi pemecatan.
“Negara tidak boleh membiayai pengkhianat jabatan dan pelaku asusila. Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan yang membebani moral bangsa,” tegas pihak kementerian dalam pernyataan resminya.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
