CIKARANG PUSAT – 7 April 2026– Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menanggapi aspirasi mahasiswa dengan membuka ruang dialog terbuka bersama Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di kawasan Patung Golok, Cikarang Pusat, Senin (6/4/2026). Langkah persuasif ini diambil guna mendengarkan langsung tuntutan massa aksi yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
Didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dr. Asep menjemput langsung para perwakilan mahasiswa di titik kumpul aksi. Ia kemudian mengajak perwakilan aliansi untuk melakukan audiensi dan adu gagasan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti.
Dalam keterangannya usai dialog, dr. Asep menegaskan bahwa kritik dan aspirasi dari mahasiswa merupakan instrumen penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Masukan-masukan tadi sangat wajar dan objektif. Mahasiswa sebagai generasi penerus tentu ingin Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik. Kita sadar, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri; kita butuh sinergi sebagai super team untuk membangun daerah,” ujar dr. Asep di hadapan awak media.
Sebagai bentuk transparansi, dr. Asep menghadirkan langsung para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum tersebut guna menjawab poin-poin teknis yang disampaikan mahasiswa. Adapun Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI, GMKI, Hima Persis, IMM, dan LMND membawa sembilan poin tuntutan krusial, di antaranya:
– Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
– Afirmasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
– Transparansi pengelolaan BUMD dan pencegahan korupsi.
– Mitigasi bencana serta penguatan peran pengawasan DPRD.
Ketua HMI Cabang Bekasi, Adil LM, mengapresiasi kesediaan Plt Bupati untuk berdialog langsung di lapangan. Namun, ia menekankan perlunya komitmen konkret agar pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni.
“Kami mendorong adanya pertemuan rutin bulanan agar pembahasan lebih teknis dan solutif. Kami ingin melihat realisasi nyata dari poin-poin yang telah disepakati,” tegas Adil.
Senada dengan pihak eksekutif, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan kesiapannya untuk mengawal tuntutan tersebut melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Ia berjanji akan mendorong regulasi yang memberikan keberpihakan nyata bagi masyarakat lokal, terutama di sektor industri.
“Momentum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akan kami gunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Aspirasi ini menjadi instrumen evaluasi kami terhadap kinerja dinas-dinas terkait,” kata Ade.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan pemantauan berkala (monitoring) atas setiap poin tuntutan, guna memastikan visi Kabupaten Bekasi yang maju dan sejahtera dapat terwujud secara nyata.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
