Banggai Laut , CN- 2 September 2026 – Kepala Dinas Pertanian serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut turun langsung ke lapangan guna menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyalahgunaan bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial yang melibatkan warga setempat.
Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan sekaligus mengambil tindakan preventif agar program kesejahteraan masyarakat tepat sasaran. Berdasarkan peninjauan bersama unsur terkait, ditemukan sejumlah fakta di lapangan yang memerlukan perbaikan tata kelola penyaluran.
Pengakuan Warga dan Temuan Pendamping
Dalam penelusuran yang dilakukan, beberapa warga memberikan keterangan terkait pemanfaatan bantuan yang diterima. Salah satu warga mengakui adanya praktik masa lalu terkait pengelolaan bantuan beras yang tidak sesuai ketentuan, namun menyatakan bahwa hal tersebut tidak lagi dilakukan.
Sementara itu, terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), ditemukan adanya kartu keluarga penerima manfaat yang dititipkan di warung tertentu. Pendamping PKH setempat, Marawati, S.I.Kom., menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan sosialisasi dan peringatan kepada warga agar bantuan dimanfaatkan secara mandiri sesuai peruntukannya. Keterangan serupa juga disampaikan oleh pemilik toko yang sempat memegang kartu bantuan warga sebelum akhirnya dihentikan menyusul koordinasi dengan pendamping program.
Langkah Pembinaan dan Pengawasan Dinas Terkait
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut, Nurdin Musa, didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Amirudin Lakuba, S.E., langsung memberikan pembinaan di tempat kepada pihak-pihak terkait. Pihaknya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku agar bantuan sosial benar-benar meringankan beban masyarakat tanpa ada penyalahgunaan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Laut, Wasto S. Tatadeng, S.P., M.M., menyatakan komitmennya untuk memperketat sistem pendampingan dan pengawasan dalam setiap penyaluran bantuan sektor pertanian. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produktivitas petani, bukan untuk diperjualbelikan.
Pemerintah daerah berharap kejadian ini menjadi evaluasi bersama bagi aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para pendamping program untuk meningkatkan pengawasan secara berkala.
Kontributor CN -Irwan
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
