ACEH SINGKIL, CN 30 Oktober 2026 – Pengelolaan lahan produktif milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil seluas kurang lebih 180 hektare kembali memicu diskursus publik. Munculnya sejumlah dokumen transaksi keuangan sepanjang tahun 2024 mendesak perlunya audit dan penelusuran mendalam guna memastikan tata kelola aset daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan ini menyangkut mekanisme pengelolaan aset, kejelasan kewenangan pihak yang terlibat, serta akuntabilitas penerimaan dana yang disinyalir melibatkan aliran transaksi ke rekening pribadi pejabat di lingkup bidang aset pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rahman Syafii, S.H., selaku Pemuda Pemerhati Aceh Singkil, secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Langkah ini dinilai krusial guna menguji kebenaran materiil dari dokumen transaksi perbankan yang beredar.
“Yang perlu dijelaskan bukan hanya siapa yang mengelola lahan, tetapi juga bagaimana aliran uangnya. Jika benar ada transfer yang berkaitan dengan aset pemerintah daerah masuk ke rekening pribadi pejabat pada tahun 2024, harus diperiksa apa dasar penerimaannya, untuk kepentingan apa dana itu ditransfer, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujar Rahman saat dimintai tanggapan, Jumat, 30 Oktober 2026.
Ia menegaskan bahwa desakan pemeriksaan ini bukan bentuk vonis atau kesimpulan dini, melainkan upaya kontrol sosial agar seluruh transaksi yang menyangkut aset publik memiliki kejelasan hukum dan administratif.
Berdasarkan dokumen perbankan yang dihimpun dan disampaikan kepada pihak berwenang, terdapat beberapa catatan transaksi dengan nominal bervariasi. Di antaranya tercatat transaksi sebesar Rp36 juta pada 29 Desember 2023, serta transaksi Rp15 juta pada 5 April 2024 dan Rp15 juta pada 14 Mei 2024.
Dalam sejumlah bukti setoran tersebut, termuat keterangan seperti uang setoran bulanan hingga deposit lelang alat berat milik Pemda Aceh Singkil. Rangkaian transaksi ini dinilai perlu dicocokkan secara faktual dengan rekening koran resmi, pembukuan daerah, serta dokumen administratif lainnya.
Penerimaan dana melalui rekening pribadi tidak serta-merta menjadi indikasi tindak pidana sebelum diuji melalui proses hukum. Kendati demikian, apabila transaksi tersebut berkaitan dengan pendapatan aset daerah namun minim kejelasan dasar pencatatannya, maka kondisi tersebut memenuhi unsur untuk diteliti oleh instansi pengawas maupun APH.
“APH perlu memeriksa dari mana uang itu berasal, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, apa tujuan transfer tersebut, dan apakah terdapat hubungan dengan pengelolaan lahan 180 hektare. Semua harus diuji melalui dokumen, bukan asumsi,” imbuhnya.
Sorotan tajam ini turut diarahkan pada masa peralihan pengelolaan lahan pada tahun 2024, menyusul informasi kebijakan pemutusan kontrak pengelolaan dengan pihak Perusahaan Umum Daerah. Rentang waktu antara Maret hingga Juli 2024 menjadi periode krusial yang dipertanyakan kejelasan operasionalnya.
Sejumlah pertanyaan mendasar mengemuka di ruang publik: apakah terdapat surat penunjukan resmi bagi pengelola baru? Siapa pihak yang memberikan kewenangan? Serta bagaimana mekanisme pencatatan hasil produksi kebun selama masa transisi tersebut?
Berdasarkan ketentuan hukum normatif, tata kelola barang milik daerah diatur secara ketat melalui:
– Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait potensi penyalahgunaan kewenangan jabatan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.
– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Penerapan rujukan hukum tersebut diposisikan sebagai landasan normatif bagi penyidik untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan administratif maupun potensi kerugian keuangan daerah.
Menyikapi polemik ini, Pemuda Pemerhati Aceh Singkil mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera memberikan penjelasan resmi yang transparan kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk meredam spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas birokrasi daerah.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Tetapi aset pemerintah adalah milik publik dan pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” pungkas Rahman Syafii.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya memohon konfirmasi dan hak jawab dari pejabat terkait di lingkup Pemkab Aceh Singkil guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memenuhi prinsip keberimbangan.
Reporter CN -Mustafa, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
