ACEH SINGKIL, CN 8 November 2026 – Logika penataan ruang dan perizinan investasi di Kabupaten Aceh Singkil benar-benar berada di ambang kewarasan. Betapa tidak, sebuah permukiman penduduk yang telah berdiri sah jauh sebelum korporasi kelapa sawit masuk ke wilayah tersebut, secara sepihak justru diklaim masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan selama 30 tahun. Kebijakan yang mencederai akal sehat ini memicu kemarahan publik yang mendesak pemerintah pusat segera turun tangan.
Konflik agraria ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil. Forum resmi tersebut digelar untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 500.8/9625 yang menginstruksikan verifikasi ulang seluruh HGU dan sengketa lahan bermasalah. Namun, di lapangan, instruksi tersebut dinilai tumpul akibat dugaan pengalihan fokus oleh oknum birokrasi daerah demi mengamankan kepentingan korporasi seperti PT Dalanta dan PT Delima Makmur.
Ketidakadilan ini dirasakan kian menyayat hati karena perjuangan menuntut hak masyarakat bukan hal baru. Berbagai jalan dialog, pelaporan administrasi, hingga aksi penyampaian aspirasi telah berlangsung bertahun-tahun, namun kepastian hukum menyangkut keabsahan HGU maupun realisasi hak atas kebun plasma tetap digantung tanpa kejelasan.
Masyarakat menilai mustahil jika pemerintah daerah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah provinsi tidak mengetahui akar masalah yang terus berlarut-larut ini. Pembiaran yang berlangsung selama bertahun-tahun di tengah deretan laporan warga mengindikasikan adanya kebutaan birokrasi yang disengaja demi melindungi praktik ekspansi korporasi.
Kaitan erat antara klaim sepihak korporasi dan penderitaan masyarakat terungkap secara telanjang melalui kesaksian para tokoh adat. Wilayah permukiman warga di Aceh Singkil yang telah hidup dan membangun peradaban secara turun-temurun selama puluhan tahun tiba-tiba “disulap” masuk ke dalam peta HGU perusahaan tanpa proses pelepasan hak yang sah secara hukum.
Tokoh masyarakat Desa Sintuban Makmur, Tajir Tumangger, melontarkan kritik tajam dan pedas terhadap arogansi korporasi sawit tersebut. Ia menegaskan bahwa wilayah desanya sudah ada jauh sebelum perusahaan datang dan mencaplok tanah leluhur warga.
“Sudah hampir 30 tahun wilayah desa kami dicaplok dan diklaim masuk dalam HGU PT Delima Makmur. Desa kami sudah ada sebelum perkebunan sawit itu datang. Perjuangan kami menuntut keadilan sudah berlangsung sangat lama, tapi tidak pernah diberikan kepastian hukum. Mustahil pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga provinsi tidak tahu penderitaan kami ini! Apakah ini bukan sebuah bentuk penjajahan gaya baru di tanah sendiri?” tegas Tajir dalam persidangan.
Klaim sepihak selama tiga dekade yang merangsek wilayah permukiman ini sekaligus merefleksikan bagaimana instrumen perizinan korporasi kerap digunakan untuk melegitimasi perampasan ruang hidup masyarakat lokal.
Narasi ketidakadilan ini semakin diperkuat oleh aspirasi berlapis dari Kelompok Tani Danau Indah, Kelompok Tani Sejahtera, Gapoktan Harapan, hingga Koperasi KPPB. Berbagai fakta yang dibeberkan di hadapan dewan membongkar deretan modus operandi mencurigakan korporasi sawit di Aceh Singkil:
– Penyobotan Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Kelompok Tani Sejahtera Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, membeberkan bahwa lahan seluas 200 hektar hasil program kehutanan Pemprov Aceh tahun 2011 yang menggunakan dana aspirasi DPRA Komisi I dan terdaftar resmi di SIMELUHTAN ludes dibabat habis pasca-takeover korporasi pada 2017. Lahan produktif yang ditanami sengon, jabon, mahoni, dan karet itu diubah menjadi sawit tanpa ganti rugi sepeser pun, lalu diklaim sepihak masuk ke dalam HGU PT Delima Makmur.
– Kejanggalan Administratif HGU 2021: Masyarakat mempertanyakan proses penerbitan HGU PT Delima Makmur seluas 2576 hektar melalui SK Nomor 92/Men/ATR/BPN/2021. Hanya berselang tiga minggu, BPN Aceh Singkil langsung menerbitkan Sertifikat HGU No. 28 Tahun 2021. Proses kilat di atas kertas ini dinilai janggal karena realisasi kebun plasma nol besar dan tanah ulayat dirampas tanpa pelepasan hak yang transparan.
– Pencatutan Nama & Lempar Batu Sembunyi Tangan: KPPB dan Gapoktan menemukan adanya pencatutan nama kelompok dalam dokumen permohonan HGU 2021 tanpa persetujuan anggota. Saat janji pembagian lahan plasma 4 hektar per kepala keluarga ditagih, manajemen korporasi memilih bungkam, sementara Dinas Perkebunan setempat disorot atas dugaan pembiaran.
– Aksi Pengecut di Ruang Sidang: Gelagat mencurigakan korporasi mencapai puncaknya saat perwakilan manajemen PT Delima Makmur menolak menandatangani berita acara RDP dan memilih kabur meninggalkan ruangan akibat terpojok oleh data serta fakta hukum yang dibeberkan warga.
Kaitan antara pembiaran perizinan, klaim sepihak selama 30 tahun atas wilayah desa, perampasan lahan rakyat, dan pengabaian hak plasma menuntut respons luar biasa dari negara. Seluruh elemen masyarakat mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan langkah tegas.
Negara tidak boleh tunduk pada intervensi korporasi sawit yang menindas rakyatnya sendiri. Desakan keras diarahkan agar Kementerian ATR/BPN, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK segera turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh perizinan HGU korporasi sawit yang bermasalah di Aceh Singkil.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra, Adi Bancin, menutup sidang dengan ultimatum keras. Pihaknya memastikan akan segera menyusun resume resmi dan membawa mega-skandal perampasan tanah rakyat ini langsung ke tingkat Mabes Polri guna mengusut tuntas pihak-pihak yang bermain di balik penderitaan masyarakat Aceh Singkil.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik demi menjunjung tinggi prinsip berimbang, Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan konfirmasi seluas-luasnya kepada pihak manajemen PT Delima Makmur, PT Dalanta, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil, Dinas Perkebunan Aceh Singkil, serta pihak-pihak terkait lainnya yang namanya disebutkan dalam pemberitaan ini, agar informasi yang disajikan kepada publik tetap akurat dan berimbang.
Urgensi Darurat otoritas pusat:
# Presiden Republik Indonesia (Bapak Prabowo Subianto)
# Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
# Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
# Jaksa Agung Republik Indonesia
# Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
# Gubernur Aceh
# Ketua Komisi I DPRA
# Bupati Aceh Singkil
# Ketua DPRK Aceh Singkil
Reporter CN -Amriย
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
