CILACAP, CN – Tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cilacap menjadi perhatian serius berbagai pihak. Penguatan perlindungan terhadap calon pekerja migran dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta pemahaman mengenai prosedur keberangkatan ke luar negeri secara resmi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Yayasan INFEST Yogyakarta, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya BP3MI Jawa Tengah, Polresta Cilacap, Kantor Imigrasi Cilacap, serta unsur pemerintah desa. Keterlibatan berbagai instansi ini menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan PMI secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.
Dalam forum tersebut, Kantor Imigrasi Cilacap menegaskan bahwa perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui pelayanan administrasi keimigrasian. Edukasi dan penyebarluasan informasi yang benar juga menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.
Perwakilan Imigrasi Cilacap, Ahsanta Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan literasi keimigrasian melalui sosialisasi, monitoring, dan komunikasi langsung hingga tingkat desa.
“Selain melakukan pelayanan keimigrasian, kami juga melakukan sosialisasi, monitoring, dan komunikasi secara langsung hingga tingkat desa,” ungkapnya.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan ketentuan keimigrasian sangat diperlukan agar calon PMI mampu mengenali potensi permasalahan sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Persoalan perlindungan PMI juga mendapat perhatian dari Polresta Cilacap. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Polresta Cilacap, Riana Adyarkasa, mengungkapkan masih adanya laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu faktor yang turut memengaruhi kerentanan masyarakat adalah minimnya pemahaman mengenai lembaga penempatan, pelatihan, serta mekanisme keberangkatan pekerja migran yang sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa perlindungan PMI tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi semata. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya edukasi yang merata, pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan, serta kemudahan akses pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan.
Penyusunan Raperda Perlindungan PMI diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap hak, keselamatan, dan kepastian hukum bagi pekerja migran asal Kabupaten Cilacap.
Sinergi antara pemerintah daerah, Imigrasi, kepolisian, BP3MI, pemerintah desa, dan unsur masyarakat menjadi kunci agar calon pekerja migran tidak menjadi korban penipuan, eksploitasi, maupun praktik perdagangan orang.
Dengan demikian, keberhasilan perlindungan PMI harus diukur bukan hanya dari lahirnya peraturan daerah, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Fitri
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









