Proyek Rp 2 Miliar Bobrok dalam Setahun: Talud di Muara Enim Ambruk, Diduga Ada Praktik Korupsi

Muara Enim, Sumatra Selatan – Sabtu 6 September 2025– Proyek pembangunan talud (dinding penahan tanah) senilai Rp 2 miliar di Jalan Graha Bumi Enim, Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, menjadi sorotan tajam. Proyek yang dibiayai dari uang rakyat ini sudah hancur lebur hanya dalam kurun waktu satu tahun sejak pengerjaannya, memicu dugaan kuat adanya praktik korupsi dan pengerjaan asal-asalan.

Pantauan langsung di lokasi menunjukkan kondisi proyek ini sangat memprihatinkan. Beberapa bagian dinding talud sudah ambrol dan terlepas dari fondasinya, seolah-olah dibangun di atas pasir. Kerusakan ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga menjadi bukti nyata kegagalan total dalam pelaksanaan proyek.

Kailani, seorang warga setempat, membenarkan bahwa proyek tersebut selesai pada tahun 2024. “Baru tahun lalu selesai. Sekarang bisa dilihat sendiri, sudah rusak begini,” ujarnya dengan nada putus asa. Kesaksian warga ini menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini.

Dirmanto, seorang pengamat sosial di Muara Enim, mengecam keras kerusakan yang terjadi. Menurutnya, kegagalan proyek ini adalah indikasi jelas bahwa ada permainan kotor di balik layar.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini kejahatan terhadap uang negara. Anggaran Rp 2 miliar seharusnya menghasilkan infrastruktur yang kokoh, bukan monumen kegagalan yang runtuh dalam sekejap mata,” tegas Dirmanto.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab penuh tidak hanya berada di tangan kontraktor, tetapi juga pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim. “Mereka wajib bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dikeluarkan dan setiap jengkal pekerjaan yang diawasi. Kelalaian mereka adalah bagian dari masalah ini,” tambahnya.

Dirmanto menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi kepada pihak berwajib. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

Kehancuran proyek ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi publik:

* Mengapa proyek vital dengan biaya besar bisa lolos dari pengawasan dan diserahkan dalam kondisi yang sangat rentan?

* Apakah Dinas PUPR Muara Enim memang tidak memiliki standar kualitas, atau sengaja menutup mata?

Proyek talud yang bobrok ini adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang buruk dan harus menjadi alarm bagi seluruh pihak. Tanpa tindakan tegas dan transparansi, uang rakyat akan terus menjadi bancakan bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Publisher -Red