Proyek Jalan Hantu Rp5 Miliar di Lubuklinggau Picu Dugaan Maladministrasi dan Korupsi

LUBUKLINGGAU – 19 September 2025 Proyek pembangunan jalan beton di kawasan Kelurahan Taba Lestari, Kota Lubuklinggau, menjadi sorotan tajam setelah alokasi anggaran senilai Rp5 miliar diduga digunakan untuk membangun infrastruktur di lokasi yang tidak dihuni, bahkan berujung pada sebidang tanah kosong. Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya malpraktik dan ketidaksesuaian prosedur yang melibatkan pejabat publik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KOTA LUBUKLINGGAU

Berdasarkan laporan warga, proyek jalan sepanjang lebih dari 500 meter ini justru dibangun di area yang sama sekali tidak memiliki permukiman. Di sisi lain, jalan utama yang digunakan warga di Jalan Kayu Merbau dalam kondisi rusak dan belum mendapat perhatian perbaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai skala prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Investigasi mendalam menunjukkan bahwa jalan yang dibangun dengan anggaran pemerintah tersebut berada tepat di atas lahan milik salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi PAN, Toyeb Rakembang. Penelusuran ini berawal dari informasi Ketua RT setempat yang menyebutkan nama anggota dewan tersebut sebagai pemilik lahan.

Saat dimintai konfirmasi, Toyeb Rakembang tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan cenderung defensif. Ia justru melontarkan pernyataan yang terkesan menantang dan enggan memberikan klarifikasi, yang semakin memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan dalam proyek ini.

Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau, Achmad Asril Asri, S.T., M.SI., menanggapi temuan ini dengan menyatakan bahwa proyek tersebut sudah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pernyataan ini dinilai tidak relevan karena audit BPK hanya berfokus pada aspek administratif dan keuangan, dan tidak secara otomatis menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam perencanaan dan implementasi proyek.

Di lain pihak, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Lubuklinggau juga memberikan jawaban yang serupa, seolah-olah mengesampingkan urgensi persoalan ini.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ditemukan bahwa proyek pembangunan jalan di lokasi tersebut telah dilelang dua kali. Pertama, pada tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp3 miliar, dimenangkan oleh CV Jaya Karya Mandiri. Kedua, pada tahun 2023 dengan pagu Rp2 miliar, dimenangkan oleh CV Dua Putri. Kedua proyek ini dilaporkan telah selesai, tetapi kondisi fisik di lapangan tidak menunjukkan progres yang sepadan dengan total anggaran sebesar Rp5 miliar.

Kontradiksi antara laporan penyelesaian proyek dan kondisi di lapangan menguatkan dugaan adanya proyek fiktif atau penggelembungan dana (mark-up).

Atas dasar temuan ini, laporan resmi akan segera diajukan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi atau Kepolisian Daerah. Tujuan dari laporan ini adalah untuk meminta penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyimpangan anggaran negara, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kasus ini menjadi preseden buruk bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Publik berhak mengetahui kejelasan atas penggunaan anggaran miliaran rupiah ini, terutama saat infrastruktur mendesak di tempat lain justru terabaikan.

#Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 #Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 #Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat
 #Badan Pengawasan Keuangan d
an Pembangunan (BPKP)

Publisher -Red
Reporter CN – Rizki