Aksi Damai Pedagang Kaki Lima Kuningan: Suarakan Jeritan Ekonomi Akibat Relokasi

KUNINGAN, 3 Juli 2025 – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kuningan menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kuningan pada Senin, 1 Juli 2025. Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan keluhan mendalam dan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan relokasi yang dinilai telah menjerumuskan para pedagang ke jurang kesulitan ekonomi.

Puluhan PKL dari kawasan Puspa Siliwangi, Langlang Buana, dan Taman Kota (Tamkot) Kuningan, didampingi oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyampaikan penderitaan 357 pedagang yang terpaksa berpindah ke lokasi baru yang sepi pengunjung.

“Banyak yang bangkrut, bahkan ada yang sampai bercerai karena kesulitan ekonomi. Ada juga yang kehilangan rumah karena tidak mampu membayar utang bank,” ungkap Romli, Koordinator Aksi dari PMII, dalam orasinya. Ia menyoroti dampak serius relokasi terhadap kehidupan pribadi para pedagang.

H. Rahmat, salah satu koordinator PKL, menambahkan bahwa banyak pedagang kini terpaksa berjualan secara asongan di trotoar, namun tetap menghadapi pengusiran oleh petugas. “Kami sangat menderita, Pak. Untuk sekadar memberi makan anak istri saja, saya kesulitan,” keluhnya.

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tidak dapat menemui langsung para pedagang. Massa aksi diterima oleh Penjabat Sekda Kuningan, Deni, didampingi jajaran Dinas Perdagangan (Indag), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aksi damai ini berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan dari Polres, Kodim, dan Satpol PP.

Saat dimintai tanggapan mengenai tuntutan pedagang untuk kembali berjualan di lokasi lama, Kepala Dinas Perdagangan, Trisman, enggan memberikan komentar. “No comment, kebijakan tertinggi ada di tangan Bupati,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Pj. Sekda Deni menjelaskan bahwa relokasi dilakukan berdasarkan regulasi serta pertimbangan estetika kota, ketertiban umum, dan upaya pemberdayaan PKL. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah memberikan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan sebagai bentuk perhatian.

“Memang nilainya kecil, namun itu adalah bentuk komitmen kami untuk membantu para PKL,” jelasnya.

Meski demikian, para pedagang berharap adanya solusi yang lebih berpihak dan manusiawi. Mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya berpegang pada regulasi, tetapi juga mendengarkan langsung suara rakyat kecil yang kini semakin terpuruk akibat kebijakan relokasi ini.

Publisher -Red