BANDUNG – 7; Januari 2026– Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyimpangan penggunaan kas daerah senilai Rp135,1 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memicu reaksi keras. Kali ini, kritik tajam datang dari Ali Sopyan, Ketua Relawan Pembela Prabowo (RAMBO).
Ali Sopyan mendesak agar Gubernur Jawa Barat tidak hanya memberikan instruksi administratif, tetapi juga melakukan audit investigatif terhadap oknum-oknum di BPKAD yang membiarkan dana bagi hasil pajak “diselewengkan” untuk kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya.
Menurut Ali Sopyan, alasan ketidaksiapan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengelolaan kas daerah merupakan alasan yang sulit diterima untuk instansi sekelas pemerintah provinsi.
“Ini bukan soal administratif belaka, ini soal integritas. Dana Rp135 miliar itu hak masyarakat yang seharusnya disalurkan melalui bagi hasil pajak. Kalau dialihkan secara sepihak, itu adalah kecerobohan fatal yang mencederai kepercayaan publik,” tegas Ali Sopyan dalam keterangannya di Bandung.
Ia juga mempertanyakan peran pengawasan internal di lingkungan Pemprov Jabar. “Kami di RAMBO mendukung penuh pemerintahan yang bersih dan transparan sesuai semangat Pak Prabowo. Jika di daerah ditemukan manajemen kas yang amburadul seperti ini, Gubernur harus berani mencopot pejabat yang tidak becus bekerja,” tambahnya.
Berdasarkan LHP BPK, Pemprov Jabar diwajibkan segera memulihkan dana kurang salur tersebut. Namun, Ali Sopyan mengingatkan agar proses pemulihan ini tidak membebani pos anggaran penting lainnya.
“Rekomendasi BPK sudah jelas: pulihkan dan perbaiki manajemen. Kami akan mengawal proses ini. Jangan sampai uang itu hanya pindah angka di atas kertas, tapi realisasinya tetap macet. Rakyat Jawa Barat butuh kepastian, bukan sekadar instruksi di atas materai,” kata Ali dengan nada bicara yang tegas.
Kritik ini sejalan dengan temuan BPK yang menginstruksikan Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk lebih optimal dalam manajemen kas. Ketiadaan SOP pengelolaan kas hingga munculnya temuan ratusan miliar menjadi “rapor merah” bagi birokrasi keuangan di Jawa Barat.
Pihak RAMBO menyatakan akan terus memantau apakah rekomendasi BPK ini dijalankan secara total atau hanya menjadi catatan yang berulang di tahun-tahun mendatang.
Publisher -Red PRIMA
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
