ACEH SINGKIL – Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Safriadi Oyon-Hamzah. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif yang berujung pada keterlambatan pengesahan APBK 2026 dinilai sebagai preseden buruk yang melumpuhkan roda pemerintahan dan merugikan masyarakat.
Ketua Umum AMPAS, Syahrul Manik, menyatakan keprihatinannya atas disharmoni lembaga daerah yang menurutnya sangat memalukan. “Hari ini kita melihat kepemimpinan daerah tidak sedang baik-baik saja. Dampak ego sektoral ini langsung dirasakan rakyat. Roda pemerintahan tidak normal,” tegas Syahrul dalam keterangannya, Kamis (10/4).
Syahrul menyoroti ironi di tengah macetnya anggaran daerah. Ia mendesak Pemda untuk memprioritaskan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat ketimbang memaksakan pengadaan mobil dinas baru yang menelan dana miliaran rupiah.
Persoalan yang disorot tajam adalah ganti rugi lahan pembangunan jalan provinsi lintas Singkil Kuala Baru Trumon. Proyek sepanjang 1,7 kilometer tersebut telah menyita lahan milik warga sejak tahun 2024, namun penyelesaiannya hingga kini masih sebatas wacana.
“Pemerintah terkesan setengah hati. Berdasarkan penilaian tim KJPP, nilai ganti rugi mencapai lebih dari Rp1,2 miliar. Tahap pertama sebesar 50 persen sudah dibayar pada akhir 2024, tapi sisa pembayaran tahap kedua menggantung hingga detik ini,” ungkapnya.
Persoalan ini kembali mencuat dan menjadi sorotan publik saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuala Baru. Syahrul menilai Pemda sangat mahir menebar janji namun lamban dalam memberikan hak rakyat.
“Masyarakat sudah sangat kooperatif mendukung program pembangunan pemerintah. Sudah sewajarnya pemerintah memberikan hak-hak mereka secara penuh. Jangan hanya pandai berjanji, tapi saat realisasi justru anggaran dialihkan untuk kemewahan pejabat seperti mobil dinas,” cecar Syahrul.
AMPAS meminta Bupati secara tegas agar menjadikan sisa pembayaran ganti rugi ini sebagai prioritas utama dalam APBK 2026. “Kami menuntut penyelesaian menyeluruh tahun ini. Jangan korbankan hak rakyat demi kepentingan fasilitas birokrasi yang tidak mendesak,” tutupnya.
Publisher -Red
Reporter CN -Amri
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
