CIKARANG – Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi kian memanas. Dugaan aroma tak sedap menyeruak terkait pengelolaan anggaran APBD/APBN Tahun Anggaran 2023 yang mencapai angka fantastis. Sejumlah pejabat teras dan Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Bekasi dikabarkan mulai masuk dalam radar pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat.
Aktivis Ali Sopyan menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menguliti potensi kerugian negara yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pejabat tidak amanah.
Berdasarkan data yang dihimpun, sorotan utama tertuju pada alokasi barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Dari pagu anggaran sebesar Rp310.850.387.810,00, tercatat realisasi sebesar Rp107.411.654.734,00.
Namun, yang memicu kritik tajam adalah ditemukannya penggunaan dana sebesar Rp93.119.161.309,01 untuk pembangunan sarana yang justru berdiri di atas lahan yang secara hukum belum diserahterimakan dari pengembang kepada Pemkab Bekasi.
“Ini adalah bentuk kecerobohan atau mungkin kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu. Bagaimana mungkin anggaran negara puluhan miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik di lahan yang status hukumnya belum jelas milik pemerintah daerah?” ujar Ali Sopyan.
Dua dinas yang paling disorot dalam pusaran ini adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) terkait pembangunan drainase dan jalan lingkungan, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) terkait pembangunan sarana olahraga untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
Kritik pedas diarahkan pada manajemen birokrasi yang dianggap menjadikan uang rakyat sebagai “bancakan” melalui proyek-proyek yang secara administratif cacat prosedur.
“Kami tidak butuh pejabat yang hanya pandai menghabiskan anggaran tanpa kepatuhan hukum. Kajati Jabar harus melibas habis siapapun yang bermain-main dengan uang rakyat Bekasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari dinas terkait dan pejabat berwenang di lingkungan Pemkab Bekasi.
(Bersambung/Red)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.










