Bencana Makanan Bergizi di Banggai Kepulauan dan Kegagalan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Salakan, Banggai Kepulauan, Sulawesi tengah, 18/09/2025, CN– Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 157 siswa di Banggai Kepulauan, menyusul program Makanan Bergizi Gratis (MBG), adalah cermin kegagalan serius dalam tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah. Peristiwa ini tidak dapat dinormalisasi sebagai sekadar “alergi,” melainkan harus dipandang sebagai krisis kesehatan publik yang menuntut pertanggungjawaban penuh.

Fakta yang Dihilangkan: 157 Siswa, Bukan Sekadar Angka
Klaim bahwa insiden ini disebabkan oleh alergi adalah pernyataan yang sangat dangkal dan tidak mencerminkan skala masalah.

Keracunan massal, dengan puluhan anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, bukanlah fenomena kebetulan. Ini adalah indikasi kuat adanya malpraktik—baik dalam pengadaan bahan baku, proses persiapan, maupun distribusi makanan yang seharusnya menyehatkan.

Sebagai pers, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tidak lagi mengaburkan fakta dengan narasi yang menenangkan. Fokus tidak seharusnya pada jumlah siswa yang sudah dipulangkan, melainkan pada mengapa bencana ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Setiap siswa yang menjadi korban adalah bukti nyata bahwa program ini, yang seharusnya bermanfaat, justru membahayakan.

Penyelidikan Menyeluruh, Bukan Sekadar Seremoni
Janji “penanganan maksimal” dan “observasi 1×24 jam” tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan konkret dan transparan yang sesuai dengan etika pemerintahan yang baik. Kami menuntut:

* Penyelidikan Kriminal: Pihak berwenang, khususnya kepolisian, harus segera memulai investigasi mendalam untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang lalai atau sengaja melanggar standar kesehatan dan keamanan pangan. Ini termasuk vendor penyedia makanan dan pihak-pihak di dalam birokrasi yang bertanggung jawab atas pengawasan.

* Audit Publik: Seluruh alokasi anggaran dan proses pengadaan program MBG harus diaudit secara menyeluruh dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik yang berujung pada penyediaan makanan berkualitas rendah.

* Akuntabilitas Pejabat: Pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam skandal ini harus dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum.
Etika Pers: Mengungkap Kebenaran untuk Kepentingan Publik
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berkewajiban untuk menyoroti ketidakberesan dan mendesak akuntabilitas. Kami menolak narasi yang menganggap insiden ini sebagai kesialan semata. Ini adalah isu pelanggaran hak-hak anak atas kesehatan dan keamanan, dan kami akan terus mengawalnya hingga semua fakta terungkap dan pertanggungjawaban penuh diberikan.

Masyarakat Banggai Kepulauan berhak mendapatkan program yang aman dan pemimpin yang dapat dipercaya.

Publisher -Red 

Reporter CN -Faisal