DPRD Kota Tangerang Janji Evaluasi Peraturan Tunjangan, Publik Mendesak Transparansi

TANGERANG – 8 September 2025- Anggota DPRD Kota Tangerang menyatakan akan mengevaluasi peraturan yang mengatur tunjangan dan fasilitas mereka. Langkah ini diambil menyusul desakan publik dan sorotan media terkait besarnya alokasi anggaran untuk fasilitas dewan.

Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Rusdi, menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) yang menjadi dasar hukum pemberian fasilitas tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan praktisi hukum.

Praktisi hukum Slamet Widodo, S.H., yang akrab disapa Romo, menilai bahwa keputusan ini merupakan respons reaktif. “Evaluasi baru diambil setelah desakan kuat dari media dan ancaman demonstrasi bergema,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa selama setahun terakhir, sejak dilantik pada Oktober 2024, kinerja dewan dalam menangani isu-isu krusial seperti masalah sampah dan kinerja dinas terkait dinilai lamban.

Sorotan publik semakin menguat setelah dokumen anggaran menunjukkan besarnya tunjangan yang diterima para anggota dewan. Salah satu pos anggaran yang menjadi perhatian adalah tunjangan perumahan sebesar Rp17.962.000,00 per bulan dan biaya pakaian dinas Rp14.200.000,00 per bulan.

Menurut Romo, total anggaran untuk pakaian dinas dan atribut saja mencapai Rp745.000.000,00 per tahun. “Di saat banyak warga kesulitan membeli seragam sekolah untuk anak-anak mereka, para dewan ini seolah-olah mengenakan pakaian dari merek kelas atas,” kata Romo.

Lebih lanjut, Romo menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada DPRD untuk meminta penjelasan detail mengenai angka-angka anggaran tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Hingga berita ini ditulis, Sekertaris Dewan (Sekwan) Teddy Bayu Putra dan Ketua DPRD H. Rusdi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik publik dan permintaan penjelasan lebih lanjut. Sikap ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai keseriusan dewan dalam menjalankan janjinya.

Publik menanti realisasi janji evaluasi ini dan mendesak DPRD untuk memberikan pertanggungjawaban penuh atas penggunaan anggaran.

Publisher -Red