MERANGGIN, 26 Desember 2025 – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menangani Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan wisata Dam Betuk menuai kritik tajam. Operasi penertiban yang digelar awal Desember lalu dituding hanya bersifat seremonial, menyusul kembali maraknya aktivitas tambang ilegal di lokasi tersebut meski telah menyerap anggaran daerah ratusan juta rupiah.
Transparansi penggunaan dana operasional kini menjadi sorotan publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tersebut ditaksir menghabiskan dana taktis mencapai Rp 200 juta untuk kebutuhan logistik, BBM, hingga mobilisasi alat.
Namun, hasil di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Dari estimasi 60 rakit yang beroperasi, tim gabungan hanya mampu menindak 24 unit. Rasio keberhasilan yang rendah ini memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kebocoran informasi sebelum operasi dimulai.
Operasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, Drs. H. Abdul Khafidh, M.M. pada 3 Desember 2025, terbukti gagal memberikan dampak jangka panjang. Pantauan di lapangan per 24 Desember 2025 menunjukkan para penambang telah kembali beroperasi secara normal.
“Hanya dalam waktu 21 hari, aktivitas kembali seperti semula. Ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki strategi post-operation yang matang. Tanpa pengawasan berkelanjutan, operasi ini hanya memberikan ‘masa libur’ singkat bagi para pelanggar hukum,” ujar salah satu aktivis lingkungan setempat.
Kritik juga mengarah pada pola penindakan yang dinilai hanya menyasar sarana fisik di permukaan. Aparat penegak hukum dan pemerintah dianggap belum menyentuh aktor intelektual maupun pemodal (cukong) yang memfasilitasi kerusakan lingkungan di Dam Betuk. Pemusnahan rakit dianggap sia-sia karena pelaku dengan mudah dapat membangun kembali infrastruktur tambang dalam waktu singkat.
Merespons kegagalan ini, muncul desakan kuat agar Inspektorat Kabupaten Merangin melakukan audit terhadap penggunaan anggaran operasi tersebut. Publik menuntut pertanggungjawaban agar uang negara tidak terus mengalir untuk tindakan yang hanya bersifat “kosmetik” di hadapan media, namun tumpul dalam penyelesaian akar masalah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Merangin belum memberikan keterangan resmi terkait evaluasi pasca-operasi dan kelanjutan penanganan kerusakan di kawasan wisata Dam Betuk.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
