cybernasonal 
Kebumen, 6 Oktober 2025 – Audiensi antara perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Bersama Rakyat Kebumen (FBRK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen pada Senin siang (6/10) mencapai titik terang. DPRD mengonfirmasi bahwa mereka kini tengah mengkaji pemangkasan sejumlah nominal tunjangan, termasuk tunjangan perumahan, menyusul desakan keras dari publik.
Audiensi yang dipimpin oleh Penanggung jawab Aksi, Sujud Sugiarto, di Kantor DPRD Kebumen, menitikberatkan pada evaluasi mendalam terhadap Anggaran APBD-P 2025 dan RAPBD 2026, khususnya terkait pos-pos pengeluaran bagi wakil rakyat.
Sujud Sugiarto menegaskan bahwa tuntutan utama FBRK adalah menghentikan pemborosan anggaran melalui tunjangan perumahan.
“Kami menuntut adanya efisiensi anggaran dengan mengusulkan Anggota DPRD yang telah menerima fasilitas Rumah Dinas (Rudin) tidak lagi berhak menerima Tunjangan Perumahan,” ujar Sujud Sugiarto. Ia menilai praktik ini sebagai bentuk double funding yang tidak patut dan harus dihentikan demi menghemat keuangan daerah.
Selain isu perumahan, FBRK juga mendesak agar Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dirasionalisasi dan dikaitkan secara ketat pada kinerja legislasi, budgeting, dan pengawasan nyata dewan, bukan sekadar pos belanja rutin.
Menanggapi tekanan publik dan temuan FBRK, Saiful Anwar Ssy, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, memberikan konfirmasi bahwa desakan ini menjadi agenda serius dewan.
“Semua nominal yang disampaikan (FBRK) saat ini masih dalam kajian untuk menentukan bagian mana yang akan dipangkas, termasuk tunjangan perumahan. Dan ini akan dijabarkan nantinya,” jelas Saiful Anwar Ssy.
Pernyataan ini menunjukkan adanya potensi perubahan kebijakan anggaran, di mana DPRD dan Pemkab kini harus menyeimbangkan kebutuhan operasional dewan dengan asas kepatutan dan kemampuan keuangan daerah di tengah sorotan publik.
Audiensi ini berlangsung tertib dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi dari FBRK. Publik kini menanti hasil konkret dari kajian yang dijanjikan DPRD terkait nominal tunjangan yang berpotensi dikurangi.
Publisher -Red
Reporter CN -Waluyo
