KAMPAR — Gerakan Aktivis Mahasiswa (GERAM) Provinsi Riau berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam waktu dekat. Aksi ini dipicu oleh adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024.
Fokus utama tuntutan mereka adalah terkait anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang nilainya mencapai lebih dari Rp4 miliar. Koordinator Lapangan GERAM, Diki Syahputra, menilai besaran angka tersebut tidak wajar dan kurang transparan dalam implementasinya.
“Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional ini mencapai Rp4 miliar lebih. Kami mempertanyakan rincian unit kendaraan yang dibiayai serta peruntukannya. Hingga kini, publik belum mendapatkan penjelasan yang transparan terkait penggunaan dana tersebut,” ujar Diki di Pekanbaru, Rabu (4/2).
Berdasarkan data yang dihimpun GERAM, terdapat dua pos anggaran yang menjadi sorotan tajam. Pertama, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan senilai Rp1,6 miliar. Kedua, anggaran pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang melonjak hingga Rp2,4 miliar.
Diki menyebutkan bahwa lonjakan angka ini patut dicurigai dan memerlukan pemeriksaan mendalam oleh aparat penegak hukum. Selain urusan kendaraan, GERAM juga mengklaim menemukan indikasi ketidakwajaran pada anggaran pengadaan makan-minum serta dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif periode 2023–2025.
“Kami mendesak Kejati Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Bagian Umum Setda Kampar. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Selain menuntut proses hukum, GERAM meminta Pj Bupati Kampar untuk mengevaluasi kinerja serta mencopot Kepala Bagian Umum Setda Kampar. Menurut mereka, hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar potensi kerugian negara tidak terus berlanjut.
“Rencana aksi ini adalah peringatan keras. Kami berkomitmen mengawal isu ini hingga tuntas demi memastikan uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tutup Diki.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bagian Umum Setda Kabupaten Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang dilayangkan oleh GERAM.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
