IPBK Palu Gelar Seminar & Diskusi Publik: Menakar Keseimbangan Dampak Tambang di Sulawesi Tengah

Palu, Sulawesih tengah, 25 Oktober 2025, CN – Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan (IPBK) Palu–Sulawesi Tengah sukses menggelar Seminar dan Diskusi Publik bertajuk “Menyikapi Dampak Positif & Negatif Tambang di Sulawesi Tengah”. Kegiatan yang berlangsung di Jazz Hotel Palu ini menjadi forum kritis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dinamika pertambangan yang kian pesat di Sulawesi Tengah.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah, akademisi, lembaga hak asasi manusia, dan aktivis lingkungan. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan urgensi pembahasan isu pertambangan dalam konteks pembangunan daerah.

Forum diskusi ini menampilkan narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain:

Sunardi Katili, SH (Direktur Walhi Sulawesi Tengah)

Dr. Ir. Nur Sangadji, DEA (Akademisi Universitas Tadulako)

Sultanisah, S.P., M.Si (Kabid Minerba, mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah)

Luky Hermansyah (Penyuluh Sosial HAM, mewakili Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng)

Keterlibatan multisektor ini bertujuan untuk menghasilkan pandangan yang komprehensif dan berimbang mengenai sektor tambang.

Dalam sambutannya, Ketua Umum IPBK Palu-Sulteng, Nasrun, mengungkapkan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas pesatnya laju pertambangan. Ia menegaskan forum ini sebagai “ruang nurani dan tanggung jawab moral” bagi semua pihak yang peduli terhadap masa depan Sulawesi Tengah.

“Hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah ruang nurani, tempat kita menatap wajah pembangunan yang di satu sisi membawa harapan, namun di sisi lain menyimpan luka,” ujar Nasrun.

Nasrun mengakui bahwa sektor tambang telah menjadi denyut ekonomi baru di berbagai wilayah, mulai dari Morowali, Banggai, hingga Parigi Moutong. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tersebut seringkali diiringi oleh kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, dan persoalan keadilan yang terabaikan.

IPBK menekankan pentingnya mendefinisikan ulang makna pembangunan. Menurut Nasrun, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari keadilan manfaat yang dirasakan oleh rakyat dan kelestarian alam yang diwariskan.

Melalui seminar ini, IPBK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berdialog secara terbuka dan berimbang. Tujuannya adalah memastikan pembangunan di sektor tambang tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan kemanusiaan.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak menjadi penyesalan di masa depan, Membangun daerah bukan hanya tentang menambang kekayaan bumi, tetapi juga tentang menambang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan,” tutup Nasrun, sekaligus membuka acara secara resmi.

Kegiatan berlangsung dinamis, diawali dengan pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi panel yang interaktif, serta sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Peserta yang hadir, terdiri dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, aktivis lingkungan, perwakilan masyarakat, dan LSM, tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.

Publisher -Red 

Reporter CN -Faisal