Kebijakan Menohok, Anggaran di Hari Sumpah Pemuda: Kabupaten Muara Enim Gelontorkan Rp33 Miliar untuk Kendaraan Dinas, Infrastruktur Desa Dikorbankan?
cybernasonal
2 min read
Muara Enim, Selasa, 28 Oktober 2025 – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Muara Enim hari ini diselimuti ironi yang tajam. Di saat semangat gotong royong dan pembangunan infrastruktur fundamental harusnya digaungkan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bawah kepemimpinan Bupati Edison justru meluncurkan program pengadaan kendaraan operasional yang masif dan kontroversial.
Dokumen resmi mengonfirmasi Tahap I alokasi bantuan kendaraan operasional desa untuk Tahun 2025 yang meliputi 108 unit mobil dan 108 unit motor baru, yang didistribusikan kepada 108 desa di 22 kecamatan.
Dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan harga pasar kendaraan operasional 2025, anggaran yang digelontorkan untuk Tahap I ini diperkirakan mencapai Rp21,92 Miliar hingga menembus angka Rp33,48 Miliar.
– Pukulan Telak bagi Rakyat: Besarnya angka ini—yang setara dengan pembangunan puluhan kilometer jalan desa yang rusak—menunjukkan kegagalan Pemkab dalam menetapkan prioritas anggaran yang pro-rakyat.
– Amanat Sumpah Pemuda Dikhianati: Keputusan ini dianggap menyelewengkan semangat Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan untuk membangun tanah air secara fundamental. Mobil dan motor dinas yang mewah dikhawatirkan hanya menjadi simbol oligarki desa, bukan alat pelayanan yang efektif.
– Ketidakmerataan Alokasi: Terdapat ketimpangan dalam pembagian, di mana Kecamatan Rambang Niru mendapat 14 desa, sementara Kecamatan Lawang Kidul, Lembak, dan Muara Belida masing-masing hanya mendapat 1 desa penerima.
Kritikan keras datang dari relawan dan aktivis lokal. Ali Sofyan, Relawan Prabowo, menyoroti kebijakan ini sebagai indikasi pengabaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami, sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pembangunan berpihak pada rakyat, melihat ini sebagai tamparan keras. Di satu sisi, kita merayakan Sumpah Pemuda, tapi di sisi lain, anggaran puluhan miliar Rupiah justru digunakan untuk membeli gengsi birokrasi. Dana sebesar Rp33 Miliar itu bisa membangun infrastruktur krusial, bukan memuaskan hasrat mobilisasi elite desa,” ujar Ali Sofyan dengan nada geram.
Ali Sofyan mendesak DPRD Muara Enim untuk segera melakukan audit mendalam dan terbuka terhadap proses pengadaan ini.
“Bupati Edison harus membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar gimmick politik jelang tahun anggaran baru, tetapi investasi nyata untuk desa. Jika jalan menuju desa becek, sekolah rusak, dan pelayanan dasar minim, mobil dinas baru ini hanya akan parkir cantik menjadi tontonan ironis. Kami menuntut transparansi total dan pembatalan alokasi yang tidak berpihak pada rakyat,” tutupnya.
Masyarakat Muara Enim menanti komitmen nyata dan bukan sekadar janji, menuntut agar dana publik diinvestasikan untuk kesejahteraan permanen, bukan untuk barang konsumtif.
Publisher -Red
