Kejaksaan Negeri Kendal dan Pemkab Kendal Perkuat Sinergi Hukum Lewat Nota Kesepakatan Baru
cybernasonal
2 min read
KENDAL, JAWA TENGAH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal memperkuat sinergi melalui penandatanganan addendum nota kesepakatan (MoU) tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Acara ini juga menjadi momentum peluncuran Forum Kolaborasi Hukum Daerah (FORMASIKUDA) dan edukasi hukum tematik.
Kegiatan yang berlangsung di Kendal pada Senin (8/9/2025) ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Lila Nasution, dan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, beserta jajaran pejabat Pemkab Kendal.
Dalam sambutannya, Lila Nasution menyatakan bahwa addendum ini adalah langkah penting untuk memperluas cakupan kerja sama. “Jika sebelumnya kerja sama terbatas pada pembangunan, aset, dan lelang, kini diperluas hingga pendampingan dalam pembentukan peraturan daerah,” jelasnya. Ia menambahkan, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum pidana, tetapi juga memiliki peran krusial di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Melalui addendum ini, Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum yang lebih komprehensif, termasuk pertimbangan hukum dan perwakilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan peluncuran FORMASIKUDA, sebuah forum kolaborasi dan edukasi hukum. Kajari Kendal berharap forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum, koordinasi lintas sektor, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rangkaian acara ditutup dengan edukasi hukum tematik yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kendal, Dr. Rara Priamsari. Ia menjelaskan bahwa addendum ini akan memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendampingi pemerintah daerah.
“Tugas kami adalah memastikan produk hukum daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan prinsip kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, dan mendukung pemerintahan yang bersih,” kata Dr. Rara. Ia menambahkan bahwa pendampingan hukum ini sangat penting agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat berjalan optimal dengan dukungan penuh dari seluruh instansi pemerintah.
Publisher -Red
Reporter CN -Zen
