KEBUMEN, JAWA TENGAH – 6 Desember 2025– Data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dengan realisasi per Jumat, 5 Desember 2025, menunjukkan anomali prioritas belanja yang signifikan. Analisis data ini mendesak akuntabilitas publik karena adanya risiko kerentanan sosial dan potensi penurunan kualitas pembangunan.
Meskipun secara keseluruhan Belanja Daerah baru terealisasi 62.42%, disparitas ekstrem terjadi pada alokasi dana strategis, memicu kritik keras dari khalayak ramai.
Analisis data secara faktual menyoroti dua area yang paling membutuhkan jawaban langsung dari Pemerintah Kabupaten Kebumen:
– Stagnasi Belanja Modal dan Risiko Proyek “Asal Jadi”:
– Penjelasan dan Kritik: Belanja Modal (untuk investasi infrastruktur) hanya terealisasi 24.38% (Rp 68,81 M dari Rp 282,28 M). Kontrasnya, Belanja Pegawai terserap tinggi 72.55%.
– Pertanyaan Mendesak: Dengan sisa anggaran Belanja Modal sebesar Rp 213,47 M yang belum terserap dan waktu yang sangat mepet, ada kekhawatiran serius bahwa proyek yang tersisa akan dilaksanakan secara tergesa-gesa atau “asal jadi”. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas infrastruktur dan merugikan publik dalam jangka panjang. Publik mendesak: Kemana sisa dana Belanja Modal ini dipertanggungjawabkan?
– Kegagalan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kedaruratan:
– Penjelasan dan Kritik: Belanja Bantuan Sosial, dana jaring pengaman sosial, hanya terealisasi 2.85% dari pagu. Belanja Tidak Terduga (BTT), dana respons cepat bencana, juga sangat minim, hanya terealisasi 3.70%.
– Pertanyaan Mendesak: Pemerintah didesak menjelaskan mengapa dana Bansos hampir tidak tersentuh (97.15% belum tersalurkan) dan apa yang terjadi dengan mekanisme penyaluran kepada kelompok masyarakat rentan? Realisasi yang nyaris nol ini menunjukkan kegagalan serius dalam perlindungan sosial dan kesiapsiagaan fiskal daerah.
Data APBD ini secara faktual mendesak semua pihak yang bertanggung jawab untuk akuntabilitas:
– Kepada Eksekutif: Pemerintah Kabupaten Kebumen didesak untuk segera menjelaskan secara transparan alasan stagnasi Belanja Modal dan kegagalan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, serta merilis rencana percepatan penyerapan dana sebelum tahun anggaran ditutup sambil menjamin kualitas proyek.
– Kepada Legislatif (DPRD): DPRD Kebumen didesak untuk segera menjalankan fungsi pengawasan dan memanggil OPD terkait ke dalam rapat kerja terbuka guna mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran yang dinilai merugikan kepentingan publik.
Untuk menjaga prinsip berimbang (KEJ), perlu dicatat bahwa kinerja penerimaan daerah menunjukkan hasil yang kuat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi solid mencapai 76.44%. Belanja Bagi Hasil terserap 97.55% dan Penyertaan Modal Daerah terealisasi 100.00%.
Penutup Jurnalistik: Data APBD Kebumen 2025 ini menjadi dasar kritik sosial yang kuat. Khalayak ramai berhak menuntut penjelasan penuh atas penggunaan anggaran dan mengetahui nasib dana yang tidak terserap.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
