Kritik Keras Publik terhadap Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang

TANGERANG – Anggaran fantastis senilai Rp230,8 miliar yang digelontorkan untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang menuai badai kritik publik. Alih-alih menghasilkan perbaikan signifikan, dana besar ini dinilai hanya menjadi ‘gaji buta’ bagi para petugas yang kinerjanya dianggap jauh dari harapan. Berita yang sebelumnya mengulas ketimpangan antara anggaran dan realita di lapangan memicu gelombang kekecewaan dari warganet.

Rabu, 3 September 2025, kritik tajam dilontarkan di media sosial, menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas dan akuntabilitas Dishub. Akun DEWA SIMA secara blak-blakan menuding, “anggotanya aja ga pernah kerja di setiap keramaian jalan…” Tudingan ini diperkuat oleh akun lain yang mempertanyakan, “padahal kantor dishub di situ ngapain aja kerjanya dishub Tangerang?” Pertanyaan-pertanyaan ini bukan lagi sekadar keluhan, melainkan cerminan frustrasi mendalam atas masalah transportasi yang tak kunjung selesai.

Dugaan bahwa dokumentasi dan pencitraan lebih diutamakan daripada kerja nyata menjadi sorotan utama. Warganet dengan akun D.gogon menyindir, “foto foto Selfie seolah olah kerja kirim ke atasan, terus Nongkrong atau Ngilang.” Komentar sinis ini mengungkap persepsi bahwa banyak petugas Dishub hanya bersembunyi di balik foto-foto “bukti kerja” tanpa memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Keluhan masyarakat tidak hanya berkutat pada kemacetan dan parkir liar. Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam juga menjadi bukti nyata kegagalan Dishub. Jika masalah mendasar seperti penerangan jalan saja tidak bisa diselesaikan, masyarakat mempertanyakan, ke mana sebenarnya anggaran ratusan miliar itu menguap? Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kejahatan di malam hari, menambah panjang daftar kegagalan Dishub dalam melindungi warganya.

S. Widodo, S.H., dari LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAM) Banten Indonesia, membenarkan kekhawatiran publik. Ia bahkan telah melayangkan surat klarifikasi yang mempertanyakan laporan kerja Dishub tahun anggaran 2024 yang disinyalir hanya sebatas laporan di atas kertas.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dishub Kota Tangerang memilih bungkam. Sikap diam ini seolah mempertegas tudingan publik mengenai ketidakjelasan dan minimnya akuntabilitas. Keengganan Dishub untuk memberikan penjelasan transparan semakin memperburuk krisis kepercayaan yang sudah ada. Masyarakat menuntut adanya pejabat yang berani tampil ke publik, bukan bersembunyi di balik laporan yang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Publisher -Red