Kritik Masyarakat Aceh Singkil terhadap Pemerintah Daerah dan Perusahaan PT Delima Makmur serta PT Dalanta
cybernasonal
2 min read
Aceh Singkil – Masyarakat Aceh Singkil menyampaikan kritik dan keprihatinan mendalam terkait dugaan keberpihakan Pemerintah Daerah Aceh Singkil kepada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Delima Makmur dan PT Dalanta. Hal ini dinilai berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Beberapa warga menilai bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Aceh Singkil, lebih mengutamakan kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dugaan adanya kemudahan dan percepatan dalam penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan-perusahaan ini menjadi sorotan publik, yang menilai hal tersebut sebagai bentuk pesekongkolan pihak pemerintah dan perusahaan,masyarakat yang di tumbalkan
“Perusahaan-perusahaan tersebut sudah menguasai lahan yang cukup luas di wilayah Aceh Singkil, khususnya di kawasan Pante Bokek, Desa Sintuban makmur, Desa Biskang , Desa Sikoran dan Desa Lae Balno .tanpa memperhatikan hak- hak masyarakat dan tanah desa yang sudah di serobot oleh prusahaan tanah masyarakat setempat,” ujar salah satu warga kepada awak media yang enggan disebutkan namanya maka beritapun di tulis dan di unggah ke medsos dan Ia menambahkan bahwa keberadaan perusahaan ini kian meresahkan Masyarakat. 
Selain itu, masyarakat juga menyatakan kekecewaannya terhadap janji-janji yang pernah disampaikan oleh Bupati terpilih H.Saftisdi.SH. pada masa kampanye. Mereka merasa bahwa perhatian terhadap rakyat sama sekali teringkari terutama kalangan masyarakat lemah, miskin dan tidak mampu semakin berkurang sejak Bupati terpilih tersebut menjabat.
Kritik juga diarahkan kepada “PT Delima Makmur” PT Dalanta ” PT.GSS yang dianggap belum menjalankan tanggung jawab mutlak seperti pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat yang desa nya bersentuhan dengan prusahaan tersebut. 
Masyarakat berharap agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Masyarakat Aceh Singkil mengharapkan agar penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara adil dan profesional, tanpa keberpihakan kepada pihak manapun. Mereka mendesak agar aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di wilayah Aceh Singkil menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum yang merugikan rakyat.
“Perjuangan masyarakat Aceh Singkil untuk keadilan dan kesejahteraan harus didukung oleh seluruh elemen negara,” kata warga tersebut. Mereka juga berdoa agar keadilan segera ditegakkan dan aspirasi rakyat dapat didengar oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Publisher -Red
Reporter CN – Masriani/ Amri
