ACEH SINGKIL – 13 Januari 2026– Genap tiga bulan sejak janji manis diucapkan pada 8 Oktober 2025 lalu, komitmen Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, terkait penyelesaian lahan plasma sawit 20 persen dinilai masih sebatas “lip service” politik. Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) mendesak pemerintah daerah segera menunjukkan taringnya di hadapan korporasi, bukan sekadar menebar wacana di meja birokrasi.
Hingga Januari 2026, janji pembentukan tim terpadu yang digadang-gadang akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat belum menunjukkan progres signifikan. Absennya langkah nyata ini memicu kecurigaan publik mengenai keseriusan pemerintah dalam menegakkan amanat undang-undang terhadap perusahaan perkebunan di Aceh Singkil.
Sekretaris/Perwakilan FMPK-AS (atau narasumber terkait) menegaskan bahwa masyarakat tidak butuh orasi, melainkan aksi.
“Bupati jangan hanya pandai berbicara di atas panggung formal. Ini bukan lagi masa kampanye, ini masa eksekusi. Sudah tiga bulan berlalu sejak janji itu dilempar ke publik, tapi mana bukti autentiknya? Rakyat butuh haknya atas lahan plasma, bukan tumpukan dokumen tanpa realisasi,” tegas salah satu perwakilan warga yang memantau isu ini, Selasa (13/1/2026).
FMPK-AS menilai, lambatnya penanganan ini merupakan cermin dari lemahnya keberpihakan Pemkab terhadap hak-hak rakyat kecil dibandingkan kepentingan pengusaha besar.
Selain isu plasma, Pemkab Aceh Singkil juga diingatkan untuk tidak menutup mata terhadap kebutuhan mendesak lainnya. Sinergi antara SKPK, Camat, hingga Kepala Desa harus segera dikonsolidasikan guna memutus rantai birokrasi yang berbelit dalam urusan lahan rakyat.
“Kami menuntut kehadiran negara secara utuh. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendirian melawan ketidakadilan lahan. Selain plasma, masalah infrastruktur vital seperti tanggul penahan banjir dan akses jalan yang rusak parah harus menjadi prioritas sebelum bencana kembali menelan korban,” tambahnya.
FMPK-AS memastikan akan terus mengawal janji kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman hingga ada hitam di atas putih yang menguntungkan masyarakat. Pemerintah daerah diingatkan bahwa kepercayaan publik adalah mandat yang bisa luntur jika terus-menerus dikhianati oleh janji-janji kosong.
Publisher -Red
Reporter CN -Masriani
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
