Oleh: Surya Padli
(Ketua EK LMND Aceh Singkil)
Kamis -5 Maret 2026
OPINI – Riuh rendah dinamika politik di Aceh Singkil belakangan ini memicu pertanyaan mendasar: di mana posisi kepentingan rakyat di tengah pusaran kekuasaan? Apakah polemik yang berkembang saat ini benar-benar berangkat dari kegelisahan publik, ataukah sekadar panggung bagi pertarungan pengaruh di lingkaran elit kekuasaan?
Nama Bupati Oyon kerap menjadi pusat diskursus. Namun, diskursus tersebut sering kali terjebak pada narasi personal dan perebutan pengaruh, sementara isu-isu substansial sering terpinggirkan. Nasib petani, nelayan, buruh, hingga masa depan pemuda di daerah yang kaya sumber daya namun masih dibayangi ketimpangan ini, seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk drama politik.
Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Aceh Singkil memandang adanya risiko besar jika politik hanya direduksi menjadi ajang adu pengaruh antar-elit. Ketika politik kehilangan arah ideologisnya, rakyat hanya akan menjadi penonton di tengah kebijakan yang mungkin kehilangan objektivitasnya.
Sejarah politik kita, dari era reformasi hingga dinamika nasional terkini, menunjukkan bahwa tarik-menarik kepentingan di lingkar kekuasaan sering kali lebih mendominasi ketimbang aspirasi akar rumput. Kita patut bertanya: apakah pola serupa tengah berulang di Aceh Singkil?
Jika dinamika ini hanyalah pertarungan antar-kelompok kepentingan, maka masyarakat hanya akan memanen ketidakpastian. Sebaliknya, jika polemik ini diniatkan sebagai momentum koreksi kebijakan, maka transparansi dan partisipasi publik wajib dikedepankan.
Demokrasi yang sehat tidak hanya diuji setiap lima tahun di bilik suara, tetapi pada proses harian bagaimana rakyat dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan daerahnya.
EK LMND Aceh Singkil menegaskan bahwa tolak ukur keberhasilan politik bukanlah seberapa dekat seseorang dengan lingkar kekuasaan, melainkan seberapa konsisten kebijakan tersebut berpihak pada mandat konstitusi: melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.
Kami menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan menghentikan praktik politik “pintu belakang” yang tidak transparan.
– Kritik harus berbasis data: Setiap evaluasi terhadap kepemimpinan Bupati Oyon sepatutnya disampaikan secara terbuka, objektif, dan berbasis data lapangan.
– Partisipasi publik: Jangan jadikan rakyat sebagai instrumen legitimasi untuk konflik yang bersifat sektoral atau personal.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi soal siapa yang peduli pada posisi Bupati, melainkan siapa yang benar-benar peduli pada nasib rakyat Aceh Singkil. Ketika elit sibuk berkonflik, namun petani masih kesulitan pupuk, nelayan terkendala akses pasar, dan pemuda sulit mencari kerja, maka di situlah letak kemunduran demokrasi kita.
Politik bukanlah soal siapa yang paling lihai berbisik di telinga penguasa. Politik adalah keberanian untuk berpihak secara nyata pada kepentingan rakyat banyak.
Disusun oleh Amri
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
