LAHAT, Sumatera Selatan – 7 Januari 2026- – Dugaan praktik “bancakan” dana APBD Kabupaten Lahat tahun 2024 melalui pos Belanja Perjalanan Dinas kini menjadi sorotan nasional. Angka fantastis sebesar Rp144.178.808.750,00 yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat diduga menjadi ladang pemborosan dan manipulasi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah.
Ali Sopyan, Wakil Ketua Umum IWO-Indonesia sekaligus tokoh Relawan Prabowo, mengecam keras temuan ini. Menurutnya, besarnya realisasi anggaran perjalanan dinas yang mencapai 79,76% tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat Lahat.
“Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pemerintahan bersih yang selalu digaungkan Presiden Prabowo. Sebagai relawan, saya tidak terima jika uang rakyat dihabiskan untuk jalan-jalan fiktif dan manipulatif oleh oknum pejabat yang mentalnya rusak,” tegas Ali Sopyan dalam keterangan tertulisnya.
Ali Sopyan membeberkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada, terdapat temuan sebesar Rp6,33 miliar pada lima SKPD yang pertanggungjawabannya tidak sesuai kondisi sebenarnya. Modus yang digunakan beragam, mulai dari mark-up biaya hotel, transportasi, hingga manipulasi durasi perjalanan.
“Data menunjukkan ada oknum pejabat yang menerima uang harian sekaligus biaya transport lokal yang melanggar Perpres 33/2020. Bahkan di Dinas Kesehatan, uang harian non-ASN pun disunat. Ini benar-benar perilaku yang memuakkan,” cetusnya dengan nada tinggi.
Lebih jauh, ia menyoroti dugaan manipulasi pada jasa konsultansi di mana puluhan personel dicatut namanya dalam kontrak, namun faktanya tidak pernah bekerja (fiktif). Total kerugian dari sektor ini saja mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
Ali Sopyan secara terang-terangan menyentil Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumatera Selatan yang dinilai belum melakukan langkah nyata terhadap temuan yang sudah terpampang nyata di depan mata.
“Saya minta APH di Sumsel, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, jangan ‘mandul’. Jangan sampai rakyat beranggapan kalian masuk angin atau takut menghadapi gerombolan penyamun uang rakyat di Kabupaten Lahat ini. LHP BPK sudah ada, bukti awal sudah jelas, tunggu apa lagi?” tantang Ali.
Sebagai pimpinan organisasi pers IWO-Indonesia, ia juga menyatakan akan menginstruksikan seluruh jaringan media untuk memelototi kasus ini hingga ada tersangka yang ditetapkan.
Ali Sopyan menuntut tiga poin utama sebagai bentuk pertanggungjawaban:
– Pemeriksaan Total: APH segera memanggil kepala lima SKPD yang menjadi temuan utama terkait kerugian Rp6,33 miliar.
– Sanksi Pemecatan: Bupati Lahat harus berani mencopot oknum pejabat yang terbukti memanipulasi data perjalanan dinas.
– Pengembalian Kerugian: Seluruh kelebihan bayar harus ditarik kembali ke kas daerah, namun proses pidana terhadap dugaan pemalsuan dokumen tetap harus berjalan.
“Kami di barisan relawan Prabowo mengawal visi Asta Cita, salah satunya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun pejabat di Lahat yang bermain dengan uang rakyat, mereka adalah musuh negara,” pungkasnya.
Publisher -Red PRIMA
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
