Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar: Wamendagri Bima Minta Pemda Pahami Program Prioritas Presiden

Jakarta, CN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memahami program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (15/4/2025).

“Yang paling utama adalah, mari kita pahami dulu gagasan-gagasan, ide, mimpi-mimpi besar Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini ada di buku ‘Paradoks Indonesia’,” katanya secara virtual.

Menurut Bima, masih banyak kepala daerah yang belum memahami cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto. Padahal, dengan membaca buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” yang ditulis oleh Presiden Prabowo, kepala daerah dapat lebih memahami berbagai alasan di balik program-program prioritas pemerintah saat ini.

“Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan lain-lain,” ujarnya.

Bima menjelaskan, dalam buku tersebut, Presiden Prabowo menguraikan dua hal pokok. Pertama, mengenai realitas kondisi bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Kedua, tentang benchmarking atau perbandingan dengan negara-negara lain, termasuk Cina yang dianggap telah melakukan transformasi besar dalam bidang ekonomi dan politik sejak era Deng Xiaoping.

“Presiden banyak mengulas bagaimana Cina melakukan transformasi ekonomi dan politik beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ini dijelaskan di buku ini, betapa Deng Xiaoping ini melakukan hal-hal yang saat ini menjadi inspirasi dari banyak negara, termasuk Indonesia,” terangnya.

Bima menambahkan, negara tidak hanya perlu hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memperkuat sektor akar rumput (grassroot). Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai upaya mempercepat kemajuan bangsa.

Salah satu hal yang ditekankannya untuk mencapai target tersebut adalah pentingnya masyarakat keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

“Kita mendorong ekonomi yang menggenjot investasi, tapi juga pemerintah harus menjadi pelopor dalam melindungi warga yang tidak mampu, hadir di bawah. Hadir untuk mendorong pemerataan dan swasembada,” tegasnya.

Red