Pejabat Papua Barat Daya Diduga Lecehkan Wartawati, PPWI Desak Pengusutan dan Pengunduran Diri
cybernasonal
2 min read
Sorong, 31 Mei 2025– Seorang wartawati di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berinisial LY, diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang pejabat daerah, SK, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan di Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dugaan pelecehan ini telah dilaporkan ke Polres Kota Sorong dan memicu perhatian publik.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Menurutnya, perilaku seorang pejabat publik harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat.
“ASN itu diseleksi dengan ketat, termasuk dari sisi moralitas dan perilakunya sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar seluruh ASN benar-benar dapat dijadikan sosok panutan, contoh teladan, dan figur yang bisa memberi tuntunan hidup yang baik bagi masyarakat,” ujar Wilson Lalengke, Jumat (30/5/2025).
Berdasarkan keterangan LY kepada Wilson Lalengke, SK diduga beberapa kali mengajaknya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. LY menolak ajakan tersebut.
Wilson Lalengke mengecam keras dugaan tindakan ini dan mendesak SK untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan jika perlu, dari kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sangat memalukan. Jika yang bersangkutan hanya masyarakat biasa, saya tidak akan ambil pusing dengan urusan pribadinya. Tapi, karena dia adalah ASN, memegang jabatan sebagai kepala bidang pula, maka kita harus bersuara mendesaknya keluar dari jabatan itu,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum di Polres Kota Sorong untuk segera memproses laporan LY secara tuntas. “Saya berharap Kapolres Kota Sorong membaca pesan saya ini, saya meminta dengan hormat agar laporan wartawati LY yang sudah menjadi korban segera diproses hingga tuntas,” harapnya.
Selain itu, Wilson Lalengke mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk mengevaluasi dan mengganti pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini jika terbukti bersalah. “Saya mendesak Gubernur segera mengevaluasi yang bersangkutan (SK) dan jika terbukti, segera ganti dengan pejabat yang lebih bersih, berakhlak, dan bermoral baik,” tutupnya.*(Red)
