SINTANG, KALBAR – 6 JANUARI 2026 – Manajemen PLN Wilayah Kalimantan Barat kini berada di bawah “radar” kemarahan publik. Pasalnya, pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di garda terdepan NKRI diduga kuat hanya dijadikan sapi perah anggaran melalui skema proyek yang sengaja dibiarkan mangkrak hingga indikasi fiktif.
Bukannya dialiri arus listrik, warga di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah justru “dihadiahi” deretan tiang besi tanpa kabel yang tak lebih dari sekadar sampah pemandangan. Di Desa Sungai Kelik, infrastruktur yang dibiarkan mangkrak sejak 2023 menjadi bukti nyata betapa carut-marutnya manajemen PLN Kalbar.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap warga perbatasan. Lahan sawit produktif rakyat sudah dibabat demi jalur kabel, tapi sampai detik ini mereka masih gelap gulita. Kami menduga ada permainan kotor di mana anggaran terus dicairkan setiap tahun, tapi proyek di lapangan sengaja dibiarkan mati suri,” tegas Arbudin Jauharie, Wakil Ketua DPC GPN 08 Sintang.
GPN 08 mencium aroma busuk pada alasan teknis yang selalu dilontarkan PLN. Dalih kekurangan kapasitas mesin dinilai sebagai “dongeng” untuk menutupi ketidakmampuan—atau kesengajaan—untuk tidak menyambungkan listrik ke rumah warga.
Padahal, secara teknis terdapat solusi yang jauh lebih murah dan efisien, yakni menarik jaringan sepanjang 6 km ke Balai Karangan. Namun, PLN diduga sengaja memilih jalur yang “bermasalah” agar anggaran bisa terus digelontorkan tanpa ada kewajiban menyalakan lampu di rumah penduduk.
“Bagaimana mungkin proyek 2023 belum tuntas, tapi anggaran baru 2024 dan 2025 tetap terserap? Kami menuntut audit forensik. Jangan-jangan ini proyek fiktif yang hanya ada di atas kertas tapi uangnya entah lari ke mana,” cecar Arbudin.
Atas temuan tersebut, DPD GPN 08 Kalimantan Barat secara terbuka melayangkan tuntutan keras:
1. KPK Segera Periksa Jajaran Perencanaan PLN Kalbar: Terutama terkait aliran dana Lisdes di Kabupaten Sintang yang diduga menguap tanpa hasil.
2. Audit Investigatif BPK: Membedah kembali laporan pertanggungjawaban proyek di Desa Neraci Jaya dan Sungai Bugau yang disinyalir kuat merupakan proyek fiktif.
3. Evaluasi Total Direksi: Mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk membersihkan “benalu” di jajaran PLN Kalbar yang gagal mengeksekusi Proyek Strategis Nasional di wilayah perbatasan.
Hingga berita ini dirilis, pihak PLN Wilayah Kalbar masih bungkam seribu bahasa. Ketidakhadiran mereka untuk mengklarifikasi penderitaan warga perbatasan semakin memperkuat dugaan adanya kejahatan anggaran yang sistematis dan terstruktur.
Publisher -Red PRIMA
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
