MUARA BUNGO – 25 Desember 2025- Kewibawaan hukum di Kabupaten Bungo berada di titik nadir. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi secara telanjang di kawasan Simpang Bukit, Kecamatan Rimbo Tengah, seolah menjadi monumen kekalahan aparat penegak hukum terhadap mafia tambang.
Lokasi tambang yang tepat berada di belakang Masjid Al-Hikam dan di bibir jalan utama menuju Bandara Muara Bungo ini bukan lagi rahasia umum. Namun, meski kerusakan lingkungan terjadi di depan mata dan mengancam putusnya akses vital transportasi, tindakan nyata dari Polres Muaro Bungo masih nihil.
Operasional alat berat dan mesin dompeng yang berlangsung kontinu menimbulkan kecurigaan besar di tengah publik. Bagaimana mungkin aktivitas ilegal berskala masif di jalur protokol bisa melenggang bebas tanpa tersentuh hukum jika tidak ada “restu” atau pembiaran dari pihak berwenang?
Nama oknum berinisial SDM mencuat sebagai aktor intelektual di balik perusakan lingkungan ini. Namun, hingga detik ini, yang bersangkutan seolah menjadi sosok yang “kebal hukum”, sementara fasilitas publik seperti bahu jalan aspal mulai terkikis dan terancam longsor.
Perwakilan masyarakat menyampaikan kritik pedas terhadap lambannya respon kepolisian setempat. Mereka menilai, serentetan imbauan dan sosialisasi tanpa tindakan represif hanyalah “drama” di tengah kerusakan alam yang kian parah.
“Aktivitas ini dilakukan di pinggir jalan utama, bukan di tengah hutan. Jika polisi tidak bisa melihat ini, maka yang bermasalah adalah komitmennya, bukan matanya. Jangan biarkan publik berasumsi bahwa supremasi hukum di Bungo bisa dinegosiasikan,” tegas perwakilan warga dalam rilisnya.
Mengingat eskalasi kerusakan yang mengancam keselamatan pengguna jalan dan jamaah masjid, masyarakat menuntut:
– Copot Pejabat Terkait: Mendesak Kapolda Jambi mengevaluasi jabatan pimpinan di Polres Muaro Bungo yang dianggap gagal total memberantas PETI di wilayah perkotaan.
– Tangkap Aktor Intelektual: Segera seret inisial SDM ke jalur hukum tanpa sandiwara.
– Audit Lingkungan: Mendesak Gakkum KLHK segera turun tangan karena area tersebut merupakan penyangga infrastruktur vital (Bandara).
Masyarakat menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan isu ini hingga ada alat berat yang ditarik dan tersangka yang diborgol. Diamnya aparat adalah luka bagi keadilan di Bumi Langkah Serentak Serantau Muslim.
Publisher -Red PRIMA
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.











