Praktik Pengambilan Solar Subsidi di SPBN Kedung Malang Kian Marak, Pengawasan dan Penegakan Hukum Dipertanyakan
cybernasonal
2 min read
Jepara, Selasa, 1 Juli 2025 – Aktivitas pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, semakin meresahkan. Pantauan di lapangan menunjukkan indikasi maraknya praktik yang diduga melibatkan penggunaan tangki modifikasi untuk mengisi solar bersubsidi dalam jumlah besar. Fenomena ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
Beberapa waktu terakhir, kendaraan dengan ciri-ciri tangki yang diduga telah dimodifikasi terlihat berulang kali mengisi solar subsidi di SPBN tersebut. Aktivitas ini terpantau terjadi hampir setiap hari, menimbulkan antrean, dan dikhawatirkan mengganggu ketersediaan solar bagi nelayan atau pengguna yang berhak.
Seorang warga sekitar SPBN Kedung Malang, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, mengungkapkan keprihatinannya. “Setiap hari ada saja mobil yang bolak-balik mengisi solar. Antreannya kadang panjang sekali. Kami khawatir ini menyulitkan nelayan atau warga lain yang benar-benar membutuhkan solar untuk kegiatan produktif,” ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan regulasi ketat terkait distribusi dan penggunaan BBM subsidi untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Namun, dugaan pelanggaran yang terjadi di SPBN Kedung Malang ini memunculkan sorotan terhadap mekanisme pengawasan yang berjalan.
Menanggapi situasi ini, R. Sutrisno, seorang aktivis yang kerap menyoroti kebijakan publik di Jepara, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas. “Ini bukan hanya kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Perlu ada respons cepat dan transparan untuk menghentikan praktik yang tidak sesuai aturan ini,” tegas Sutrisno.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat dan PT Pertamina (Persero) terkait dugaan praktik ini masih terus dilakukan. Tanggapan resmi dari kedua instansi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah penanganan yang akan diambil.
Masyarakat menantikan tindakan konkret dari aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menertibkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini demi tercapainya keadilan dan efektivitas subsidi.
Publisher -Red
