PURWAKARTA, Rambonews.id – Program jaminan sosial yang digadang-gadang menjadi prioritas Bupati Purwakarta, Saepul Bahri, melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ), kini menuai sorotan tajam. Program yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut diduga tidak berjalan maksimal dan terindikasi tebang pilih dalam pendataan peserta.
Kekecewaan ini mencuat setelah sejumlah pekerja media di Purwakarta yang telah mengikuti prosedur pendaftaran resmi melalui link yang disebarkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta, justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Salah satu awak media menyatakan keheranannya atas kacaunya sistem sinkronisasi data di instansi tersebut. Padahal, ia mengaku telah mengisi formulir daring yang disediakan Diskominfo sebanyak dua kali sejak tahun 2025.
“Aneh, kami sudah mengisi form resmi dari Diskominfo, tapi saat pembagian kartu, nama kami tidak ada. Ini memunculkan dugaan bahwa data yang diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan hanya orang-orang pilihan saja,” ungkapnya, Jumat (13/2/2026).
Kritik tajam pun mengarah pada lemahnya koordinasi internal Diskominfo Purwakarta. Saat dikonfirmasi, salah satu pengelola data di Diskominfo berinisial R terkesan buang badan dengan mengarahkan awak media untuk bertanya langsung ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.
“Data atas nama rekan-rekan tidak ada. Coba pertanyakan saja ke BPJS Ketenagakerjaan, ini nomornya,” ujar R singkat.
Senada dengan itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui perwakilannya berinisial H, menegaskan bahwa pihaknya hanya menerima dan mengelola data yang disodorkan oleh Diskominfo Purwakarta. “Kami bekerja berdasarkan data yang diberikan Diskominfo. Jika ingin dicek, silakan kirim datanya ke kami,” tegas H.
Namun, meski data susulan telah dikirimkan kepada kedua belah pihak, hingga kini tidak ada kejelasan maupun tindak lanjut yang konkret. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan adanya celah besar dalam pengelolaan data publik yang dilakukan Diskominfo.
Buruknya kinerja administrasi ini dinilai berbanding terbalik dengan semangat Bupati Saepul Bahri yang ingin memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja non-formal. Jika sistem pendataan di Diskominfo masih bersifat eksklusif atau bahkan asal-asalan, maka program UCJ terancam hanya menjadi seremoni politik tanpa dampak nyata yang merata.
Publik kini mempertanyakan profesionalisme Diskominfo Purwakarta dalam mengawal program strategis kepala daerah. Dugaan adanya praktik “pilih kasih” dalam pengajuan data peserta BPJS Ketenagakerjaan kian menguat seiring dengan tertutupnya akses informasi mengenai status pendaftaran yang telah dilakukan warga.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi meski upaya konfirmasi telah dilakukan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait demi keberimbangan informasi. (Ridho)
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
