MOROWALI UTARA – 27 Februari 2026– Dugaan praktik “main mata” antara oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Morowali Utara dengan kontraktor proyek jembatan tani di Desa Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara, kini mencuat ke permukaan. Lambatnya penanganan dan kualitas pekerjaan yang dinilai asal-asalan memicu desakan agar instansi pusat di Jakarta melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana infrastruktur di daerah tersebut.
Ketua DPP ApkanNews.com, Moh. Yamin, menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan bentuk kegagalan fungsi pengawasan dinas yang dibiayai negara.
Klarifikasi Kadis PUPR Morowali Utara yang menyebutkan bahwa proyek tersebut dikerjakan bertahap karena “anggaran belum cukup” menuai kecaman keras. Pasalnya, proyek tersebut hanya bernilai sekitar Rp180 juta.
“Ini sangat lucu dan mencurigakan. Bagaimana mungkin proyek di bawah 200 juta rupiah tidak selesai tepat waktu dengan alasan anggaran? Kami akan membawa temuan ini ke Kementerian PUPR di Jakarta dan Kemendagri sebagai bahan evaluasi kinerja OPD di Morowali Utara,” tegas Yamin.
Menurutnya, jika proyek skala kecil saja sudah berantakan dan penuh alibi, maka transparansi proyek besar di Morut patut dipertanyakan. Kepala Desa Woomparigi pun merasa ada kejanggalan dalam koordinasi dinas terkait.
Mengingat adanya indikasi ketidakprofesionalan yang sistemik, pihak DPP ApkanNews.com meminta agar:
– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Melalui Inspektorat Jenderal untuk mengevaluasi kinerja Kadis PUPR Morut yang dianggap tidak becus mengawal program pembangunan desa.
– Kementerian PUPR RI: Memantau standar spesifikasi teknis di daerah agar kontraktor “nakal” tidak terus diberikan ruang untuk merugikan negara.
– BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan): Melakukan audit khusus terhadap proyek-proyek penunjukan langsung maupun lelang di lingkungan PUPR Morowali Utara tahun anggaran 2025/2026.
Warga Desa Woomparigi menyatakan bahwa mereka tidak butuh alasan klasik, melainkan akses infrastruktur yang layak. “Kami minta transparansi RAB. Jangan sampai jembatan ini hanya jadi proyek ‘bancakan’ oknum tertentu sementara masyarakat yang menanggung risikonya,” ungkap salah seorang warga.
Moh. Yamin juga menambahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas berupa teguran keras atau blacklist terhadap kontraktor, pihaknya tidak segan melaporkan temuan ini secara resmi ke instansi penegak hukum di Jakarta untuk memutus rantai “permainan kotor” di daerah.
Publisher -Red
Reporter CN -Nakir
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
