LUBUKLINGGAU – Kesucian bulan Ramadhan 1447 H dinodai oleh perilaku memuakkan oknum di lingkungan Bandara Silampari Lubuklinggau. Sebuah unit mobil dinas Nissan Navara hitam dengan plat nomor B 9647 PSD tertangkap basah oleh warga sedang terparkir di depan panti pijat “Kakiku Family Health & Beauty”, Sabtu (1/3/2026). Ironisnya, unit yang sama sebelumnya juga terpantau disalahgunakan untuk bersantai di sebuah coffee shop.
Penyalahgunaan fasilitas negara yang dilakukan secara beruntun ini memicu kemarahan publik. Masyarakat menilai oknum tersebut tidak hanya melanggar aturan kedinasan, tetapi juga menantang nalar publik di tengah suasana ibadah puasa dan seruan efisiensi anggaran negara.
Kekecewaan warga kini menyasar langsung pada kelumpuhan sistem pengawasan dari tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pusat:
– Pemerintah Kabupaten dan kota & Provinsi: Apakah para pemimpin di daerah juga sedang sibuk nongkrong sehingga gagal melihat aset negara dipermalukan di depan panti pijat saat rakyat sedang khusyuk beribadah?
– Kementerian Perhubungan RI: Plat nomor B 9647 PSD adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Jika Menteri Perhubungan dan Inspektorat Jenderal tetap bungkam, maka publik berhak bertanya: Apakah pengawasan di pusat juga sedang “tidur nyenyak” atau memang sudah menjadi budaya berjamaah?
“Kami rakyat sedang berpuasa dan dipaksa hemat, tapi pejabatnya pamer kemewahan dengan mobil dinas di tempat pijat. Ini bukan lagi khilaf, ini adalah penghinaan!” ungkap seorang warga yang geram di lokasi. Sikap diam pihak Bandara Silampari hingga berita ini dirilis menunjukkan adanya krisis moralitas yang mendalam dan matinya fungsi pengawasan internal di institusi tersebut.
Mewakili suara masyarakat, kami menuntut:
– Inspektorat Jenderal Kemenhub segera menarik fasilitas mobil B 9647 PSD dan memberikan sanksi pemecatan bagi oknum pemakainya.
– Audit Investigatif terhadap seluruh penggunaan aset di Bandara Silampari yang diduga sering diselewengkan untuk kepentingan hedonisme pribadi.
Jika pemerintah dari daerah hingga pusat tetap memilih “tutup mata”, maka benarlah asumsi publik bahwa seluruh jajaran birokrasi memang sedang asyik nongkrong dan menikmati fasilitas serupa sehingga tega mengabaikan amanah rakyat di bulan yang mulia ini.
Reporter CN -Riski
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
