KEBUMEN – 12 Maret 2026– Memasuki bulan ketiga tahun anggaran 2026, potret penyerapan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kabupaten Kebumen menunjukkan sinyal waspada. Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Transfer ke Daerah (SIMTRADA) per 12 Maret 2026, realisasi total TKDD baru menyentuh angka 23,75% atau Rp466,33 Miliar dari pagu Rp1,96 Triliun.
Kondisi ini memicu kritik tajam terkait efektivitas birokrasi dalam mengeksekusi anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.
Sorotan paling pedas tertuju pada sektor Dana Desa. Dari pagu sebesar Rp148,13 Miliar, realisasi yang tercatat masih berada di angka 0% (nol persen). Mandeknya kucuran dana ini menjadi pertanyaan besar, mengingat Dana Desa adalah tulang punggung pembangunan infrastruktur skala kecil dan bantuan langsung di tingkat akar rumput.
“Jika hingga pertengahan Maret Dana Desa belum juga bergerak, ini adalah anomali administratif. Rakyat di desa tidak bisa menunggu birokrasi yang lamban untuk memulai pembangunan,” ungkap analisis data yang dihimpun tim redaksi.
Tak hanya Dana Desa, rapor merah juga terlihat pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat earmarked atau sudah ditentukan peruntukannya:
– DAU Bidang Kesehatan: Pagu Rp13,62 Miliar, Realisasi 0%.
– DAU Pendanaan Kelurahan: Pagu Rp2,20 Miliar, Realisasi 0%.
– Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak: Realisasi 0%.
Nolnya penyerapan pada sektor kesehatan dan perlindungan anak di kuartal pertama ini menunjukkan adanya hambatan serius dalam perencanaan atau eksekusi program di dinas terkait. Padahal, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tidak bisa ditunda.
Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik secara umum berada di angka 28,55%. Namun, terdapat ketimpangan mencolok pada Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang baru terealisasi 17,19% (Rp47,86 M dari Rp278,42 M). Lambatnya pencairan tunjangan ini dikhawatirkan mengganggu motivasi tenaga pendidik di Kabupaten Kebumen.
Rendahnya realisasi di sektor-sektor krusial (Desa, Kesehatan, Kelurahan) mengindikasikan adanya “sumbatan” birokrasi. Publik patut mempertanyakan apakah kendala ini terletak pada lambatnya pengajuan syarat salur dari daerah ke pusat atau pada verifikasi internal yang berbelit.
Jika tren “anggaran nganggur” ini terus berlanjut hingga akhir semester pertama, Pemerintah Kabupaten Kebumen terancam gagal memaksimalkan stimulus ekonomi daerah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas sebagai penerima manfaat akhir.
Sumber Data: SIMTRADA (Sistem Informasi Monitoring Transfer ke Daerah) per 12 Maret 2026.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
